NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong UMKM untuk melakukan transisi ke energi bersih, yang ramah lingkungan, mengingat aktivitas sektor usaha tersebut turut menyumbang emisi rumah kaca hingga 216 juta ton CO2 selama 2023. Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi sekaligus Ketua Komite Tetap Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kadin Indonesia Anthony Utomo mengatakan bahwa Indonesia baru memanfaatkan sekitar 14 persen dari potensi energi terbarukan.

Saat ini, masih banyak potensi energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangkitan listrik yang belum termanfaatkan. Dari 3.686 gigawatt sumber daya energi terbarukan yang dimiliki Indonesia, pemanfaatannya baru mencapai 13,7 gigawatt. Di antara sektor yang akan menjadi motor transisi energi ke depan adalah UMKM. Saat ini, terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi hingga Rp9.580 triliun atau setara 91 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen total tenaga kerja.

"UMKM memiliki peranan penting dalam mengakselerasi transisi energi karena tidak hanya mendukung pengembangan energi bersih, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," kata Anthony. Namun, masih terjadi kesenjangan dalam proses transisi ke energi bersih di kalangan UMKM. Selama ini, banyak usaha kecil belum memahami praktik bisnis berlandaskan prinsip keberlanjutan.

Data Indonesia Energy Transition Outlook 2024 mencatat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas UMKM di 2023 mencapai 216 juta ton CO2. Terbatasnya akses terhadap pendanaan dan edukasi menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat UMKM dalam bertransisi menuju penggunaan energi bersih. "Kadin akan terus mendorong UMKM melakukan transformasi energi bersih melalui kampanye efisiensi energi, penerapan teknologi tepat guna, dukungan kebijakan dan regulasi serta pendidikan dan pelatihan," kata Anthony.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menegaskan visi jangka panjang Kadin untuk sektor ESDM adalah menciptakan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk penggunaannya di sektor UMKM. "Sektor tersebut menjadi salah satu motor penting dalam perekonomian nasional," kata Aryo.

Oleh karena itu, diperlukan proses transformasi birokrasi dan regulasi agar mendukung iklim investasi dan pengembangan energi bersih, khususnya pembangkit listrik berbasis energi bersih. "Makin banyak pasokan dan kepastian pembangkit energi terbarukan kritikal untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Aryo.

Khusus UMKM, dukungan kebijakan fiskal dan insentif bagi mereka yang menggunakan energi bersih juga sangat penting sebagai stimulus percepatan proses transisi. Menurut Aryo, UMKM bersama dengan sektor industri yang menggunakan energi bersih akan menjadi pilar penting bagi pengembangan ekonomi hijau rendah karbon di Indonesia.

Senada dengan, Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM Kadin M Maulana menambahkan bahwa inovasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi kunci untuk memastikan penggunaan energi bersih memenuhi skala keekonomian yang sangat dibutuhkan sektor UMKM. "UMKM merupakan salah satu sektor yang sensitif terhadap harga sehingga keberadaan energi bersih yang terjangkau akan sangat penting," ujarnya.

Oleh karena itu, sangat penting membangun kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menggali potensi energi bersih yang bisa dikembangkan. Teknologi yang inovatif harus dikombinasikan dengan investasi, transformasi birokrasi dan regulasi serta dukungan insentif baik fiskal maupun nonfiskal. "Insentif selayaknya diberikan kepada mereka yang mengembangkan dan para pengguna. Dengan begitu, akan terjadi akselerasi penggunaan energi bersih dari hulu ke hilir mulai produsen hingga konsumen," kata Maulana.