Expo Hakordia Kanwil DJP WPB Teguhkan Komitmen Budaya Antikorupsi

NERACA

Jakarta – Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) adakan Expo Antikorupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Bertempat di Aula Indonesia Raya Gedung Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Expo Antikorupsi diselenggarakan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. 

Selaras dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan kerja serta menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik. 


Acara dibuka oleh Yunirwansyah, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Dalam pembukaannya Yunirwansyah menyampaikan bahwa Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif pegawai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Sebagai institusi yang berperan dalam pengelolaan keuangan negara, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar berkomitmen mendukung gerakan antikorupsi melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan inspiratif,” tegasnya.

Nirmala Rustini, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP WPB, selaku ketua panitia Expo Antikorupsi menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung komitmen antikorupsi, peringatan Hakordia Kanwil DJP WPB disemarakkan dengan beragam kegiatan. Expo Antikorupsi yang menampilkan informasi dan inovasi terkait pencegahan korupsi, lomba yelyel antikorupsi yang mendorong semangat integritas, lomba poster antikorupsi sebagai media kampanye kreatif, ceramah motivasi penguatan budaya antikorupsi serta program penghargaan pegawai dan Keude Radjiman (Bazar UMKM).

Terdapat 5 (lima) booth dari 5 (lima) unit kerja di lingkungan Kanwil DJP WPB. Masingmasing unit kerja dengan kreativitasnya menyajikan pesan-pesan budaya antikorupsi melalui beragam cara yang edukatif, inovatif dan interaktif. Ada yang mengusung konsep Tiga Lini dalam Tiga Sula. Tiga lini bermakna three lines of defence dalam Kerangka Kerja Integritas (KKI) Kementerian Keuangan. Lini pertama, pimpinan/atasan langsung. Lini kedua, unit kepatuhan internal. Lini ketiga, Inspektorat Jenderal (Itjen). Sementara, tiga sula, menggambarkan tiga sula pemberantasan korupsi, yaitu penindakan korupsi, pencegahan korupsi, dan pendidikan antikorupsi.

Ceramah Motivasi Penguatan Budaya Antikorupsi juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Expo Antikorupsi Kanwil DJP WPB. Narasumber, Yuli Kristiyono, menyampaikan tentang pentingnya melibatkan generasi muda untuk penguatan komitmen integritas dan budaya antikorupsi. 

“Mengajarkan transparansi dan akuntabilitas sejak dini dapat membentuk masyarakat yang antikorupsi dan calon pemimpin masa depan yang berintegritas. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang memanfaatkan teknologi untuk menggerakkan dan mengembangkan strategi antikorupsi yang inovatif,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan peringatan Hakordia Kanwil DJP Wajib Pajak Besar ditutup dengan pemberian apresiasi kepada pegawai serta apresiasi kepada para pemenang lomba oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atas semangat bersama untuk terus menjaga komitmen integritas dan budaya antikorupsi. (Mohar/fba)

 

 

BERITA TERKAIT

Duta Pelajar Sadar Hukum Jadi Teladan Edukasi Hukum - Jaksa Agung Harap

NERACA Penajam Paser Utara - Jaksa Agung Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengharapkan duta pelajar sadar hukum menjadi teladan program sosialisasi dan…

KPK: Istilah OTT Dimulai dengan Penyelidikan Bukan Tiba-tiba

NERACA Denpasar - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut dimulai…

DJKI: Rekam Film Tanpa Izin di Bioskop Langgar UU Hak Cipta

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum RI menegaskan, tindakan merekam film di dalam bioskop tanpa izin…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Duta Pelajar Sadar Hukum Jadi Teladan Edukasi Hukum - Jaksa Agung Harap

NERACA Penajam Paser Utara - Jaksa Agung Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengharapkan duta pelajar sadar hukum menjadi teladan program sosialisasi dan…

KPK: Istilah OTT Dimulai dengan Penyelidikan Bukan Tiba-tiba

NERACA Denpasar - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut dimulai…

DJKI: Rekam Film Tanpa Izin di Bioskop Langgar UU Hak Cipta

NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum RI menegaskan, tindakan merekam film di dalam bioskop tanpa izin…