Lantik Pejabat Eselon 1, Menkop Fokus Wujudkan 16 Program Prioritas

NERACA

Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi melantik empat pejabat Eselon 1 di jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mensukseskan 16 Program Prioritas yang sudah dicanangkan. Keempat pejabat tersebut adalah Ahmad Zabadi (Sekretaris Kemenkop), Herbert Siagian (Deputi Bidang Pengawasan Koperasi), Rulli Nuryanto (Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro), dan Henny Navilah (Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga).

"Ada 16 Program Prioritas yang harus diselesaikan," tegas Menkop, pada acara pelantikan Pejabat Eselon 1 Kemenkop, di Jakarta, Senin (2/12).

Program-program prioritas tersebut diantaranya penuntasan revisi UU Perkoperasian, pendirian bank koperasi, produksi minyak makan merah, Sarjana Penggerak Koperasi (SPK), pembebasan Kredit Usaha Tani (KUT), hingga keterlibatan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Tentunya, program-program yang telah ditetapkan merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kerja kita semua, kerja cepat, dan kerja efektif menjadi kunci Kemenkop," ucap Menkop.

Oleh karena itu, Menkop Budi mengajak jajarannya untuk menuntaskan satu persatu dari 16 program tersebut. "Penting juga bagi kita untuk bekerja mencapai target program-program prioritas. Bahkan, pekerjaaan-pekerjaan yang melibatkan antar kedeputian harus dikoordinasikan dengan baik," ucap Menkop.

Menkop berharap, komunikasi masing-masing kedeputian harus dipastikan lancar. "Terlalu besar target yang kita selesaikan jika hanya mengandalkan kedeputian tertentu. Sehingga, kerjasama tim menjadi kewajiban bagi kita," kata Menkop.

Menkop menekankan keinginannya untuk menghilangkan ego sentris masing-masing kedeputian. "Saya yakin, dengan proses bekerja yang baik juga akan menghasilkan output kerja yang positif. Artinya, kerjasama tim menjadi yang utama untuk mencapai target," kata Menkop.

Lebih dari itu, Menkop mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar terhadap peran koperasi dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. "Maka, kita harus bisa menjawab kepercayaan Presiden dan Wapres untuk meningkatkan produktifitas koperasi, serta mensejahterakan anggota koperasi," kata Menkop.

Terlebih lagi, lanjut Menkop, peran Kemenkop dapat menjadi sangat strategis karena keterlibatan koperasi dalam Asta Cita nomor 2, 3, dan 5. "Presiden dan Wapres memberikan ruang yang luas bagi koperasi untuk berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat," kata Menkop.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenkop (SesKemenkop) Ahmad Zabadi menggarisbawahi dan memastikan peran organisasi Kemenkop bisa berjalan dengan efisien dan efektif, agar bisa cepat beradaptasi dengan kebutuhan koperasi moderen. "Apalagi, pada Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, Kemenkop memiliki tugas mendukung swasembada pangan, revitalisasi KUD, hilirisasi, dan industrialisasi," ucap Zabadi, usai pelantikan. (Mohar/Rin)

 

BERITA TERKAIT

Kemenhub Diminta Bijak dalam Membuat Aturan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Libur Nataru 2024/2025

NERACA Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta rasional dalam memutuskan kebijakan terkait pelarangan terhadap truk sumbu 3 atau lebih pada…

Maman: Penghapusan Piutang Hanya untuk UMKM dalam Daftar Hitam - Dialog dan Diskusi bersama PNM

NERACA Denpasar - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan piutang macet UMKM hanya berlaku bagi…

Pemkot Sukabumi Gelar Produk UMKM - Bekerjasama Dengan Dinas KUK Jabar

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal. Seperti halnya,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Lantik Pejabat Eselon 1, Menkop Fokus Wujudkan 16 Program Prioritas

NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi melantik empat pejabat Eselon 1 di jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk…

Kemenhub Diminta Bijak dalam Membuat Aturan Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Libur Nataru 2024/2025

NERACA Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta rasional dalam memutuskan kebijakan terkait pelarangan terhadap truk sumbu 3 atau lebih pada…

Maman: Penghapusan Piutang Hanya untuk UMKM dalam Daftar Hitam - Dialog dan Diskusi bersama PNM

NERACA Denpasar - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan piutang macet UMKM hanya berlaku bagi…