NERACA
Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang memprioritaskan peningkatan daya saing SDM berbasis iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) hingga layanan publik dan kompetensi aparatur dengan dukungan teknologi informasi dalam APBD 2025.
“APBD 2025 disusun sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Tangerang yang mencakup peningkatan ekonomi berbasis teknologi informasi, infrastruktur perkotaan, kualitas lingkungan hidup," kata Pj Wali Kota Tangerang Nurdin dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Tangerang, Kamis (28/11).
Pj Wali Kota mengatakan APBD 2025 disepakati dengan total pendapatan daerah sebesar Rp5,30 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp3 triliun dan pendapatan transfer Rp2,26 triliun.
"APBD ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi dan kemudahan berusaha," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan publik, termasuk melalui otomatisasi layanan perizinan bangunan gedung (PBG). “Dengan memangkas proses dari 30 hari menjadi 10 jam, kami harap pelayanan PBG yang mencapai lebih dari 7.000 permohonan dapat dipercepat. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan retribusi dari PBG,” ungkapnya.
Nurdin, juga mengapresiasi pencapaian kenaikan pendapatan daerah, termasuk dari pajak hotel, restoran, dan retribusi pelayanan lainnya.
“Kenaikan ini didorong oleh layanan yang lebih cepat dan efisien, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.
Selain itu, DPRD Kota Tangerang juga berkomitmen akan mengawal realisasi Raperda APBD Kota Tangerang 2025 dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat secara maksimal.
“Kami juga akan mendorong dan mengawal realisasi peningkatan anggaran untuk tahun depan ini dapat direalisasikan untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang," kata Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam. Ant
NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi melantik empat pejabat Eselon 1 di jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk…
NERACA Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta rasional dalam memutuskan kebijakan terkait pelarangan terhadap truk sumbu 3 atau lebih pada…
NERACA Denpasar - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan piutang macet UMKM hanya berlaku bagi…
NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi melantik empat pejabat Eselon 1 di jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk…
NERACA Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta rasional dalam memutuskan kebijakan terkait pelarangan terhadap truk sumbu 3 atau lebih pada…
NERACA Denpasar - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan piutang macet UMKM hanya berlaku bagi…