NERACA

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan anggaran senilai Rp160 miliar untuk membangun sistem informasi teknologi (IT) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) pada tahun depan. “Kami ingin membangun sistem IT unutk BPR/BPRS. Tahun depan akan mulai kami terapkan dengan pilot project 100 BPR yang akan kami pilih,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11).

Inisiatif itu, lanjut Purbaya, mengingat banyaknya BPR/BPRS yang memiliki sistem manajemen yang buruk. Sejak 2006, sekitar 7-8 BPR/BPRS per tahun yang jatuh dan diserahkan ke LPS untuk ditangani. Sementara LPS sebagai pengumpul iuran dari BPR belum memiliki mekanisme bantuan yang signifikan. “Kalau di negara besar, seperti Jerman, bank-bank kecil yang menguasai perbankan, bukan bank komersial. Jadi, kami berpikir bagaimana cara membantu mereka,” tambahnya.

Dengan sistem IT yang dikembangkan nantinya, LPS berharap BPR/BPRS dapat mempunyai sistem manajemen yang memadai sehingga mereka bisa bersaing dengan bank komersial hingga fintech. Terlebih, BPR/BPRS diyakini memiliki kedudukan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dampak ekonominya cukup signifikan. Maka, keselamatan BPR/BPRS patut diupayakan.

LPS rencananya bakal melibatkan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengembangan sistem IT itu. Dengan itu, diharapkan sistem manajemen IT untuk BPR/BPRS dapat terwujud dan bisa digunakan secara gratis oleh BPRS/BPRS yang menyetor iuran ke LPS. “Kita tahu bahwa investasi IT itu mahal, tidak semua BPRS/BPRS punya kapasitas untuk investasi itu. Jadi, kami berpikir untuk investasi ke sana, dan tahun depan akan kami lihat perkembangannya seperti apa,” tutur Purbaya.