NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan peluang pasar baru untuk komoditas udang dari Indonesia, menyusul persoalan antidumping yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Perluasan pasar itu turut disertai dengan implementasi program modeling untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas udang ekspor. 

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP, Erwin Dwiyana mengungkapkan, ”di pasar AS sendiri masih ada peluang untuk komoditas udang selain udang beku. Kemudian ada pasar lain seperti Jepang yang berpotensi besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian ada Australia dan Korea Selatan (Korsel).”

Mengenai kelanjutan antidumping sendiri, Erwin menjelaskan, penanganan yang dilakukan KKP bersama otoritas lainnya menunjukkan hasil positif. Berdasarkan keputusan final determination investigasi USDOC, tidak ditemukan adanya countervailable subsidies atau pemberian subsidi kepada petambak dan eksportir undang beku Indonesia.

Sedangkan terkait tuduhan antidumping, keputusan final determination yang dirilis USDOC pada 22 Oktober menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 3,9 persen untuk udang Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil preliminary determination yang sempat dikeluarkan yakni sebesar 6,3 persen.

“Kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga tarif CVDnya 0 persen, sementara anti dumpung kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Ini merupakan capaian positif, sebelum hasil akhir pada 5 Desember nanti,” beber Erwin.

Upaya perluasan pasar ini disertai dengan upaya peningkatan kualitas produksi udang di sektor hulu. Salah satunya melalui program modeling budidaya berbasis kawasan yang sudah dikembangkan di Indonesia.  

Di tempat yang sama, Penasihat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51), Harry Lukminto mengaku telah mengikuti hearing di hadapan USITC secara hybrid. 

"Saat hearing tersebut, perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern," jelas Harry. 

Meski begitu, Harry mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang dibuktikan dengan berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus untuk menemui USDOC secara langsung. Kala itu, diajukan perwakilan Indonesia mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan kedua mandatory respondents sebagai dasar perhitungan dumping margin. 

Harry berharap perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan bersama industri perudangan nasional.  "Semoga ini tidak dilanjutkannya kasus antidumping tersebut oleh USITC," harap Harry.

Lebih lanjut, KKP juga membentuk kerja sama untuk mempertahankan posisi market share sekaligus meningkatkan akses pasar udang Indonesia di AS.

Kerja sama tersebut dalam bentuk pengakuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan Amerika Serikat dalam kerangka Regulatory Partnership Agreement (RPA). 

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini mengatakan salah satu komponen kegiatan kerja sama yang dibahas dalam rangka implementasi RPA adalah peningkatan kapasitas terkait whole genome secuence (WGS). "Surveilan food borne disease saat ini mulai beralih dengan menggunakan platform WGS dalam pengujian laboratorium," kata Ishartini.

Selain Indonesia, platform WGS dalam pengujian laboratorium juga telah ditawarkan AS ke India dan Ekuador, yang juga eksportir udang terbesar ke AS. Kedua negara tersebut telah menyatakan mengikuti skema WGS untuk memudahkan ekspor udang ke pasar AS.

"Jika kita tidak mengikuti skema atau pola kerjasama ini, maka udang Indonesia akan terkena border measures yang ketat pada saat masuk ke AS, tentu ini bisa merugikan kita," ujar Ishartini.

Dalam kesempatan ini, Ishartini memastikan jajarannya telah merancang suatu formula kerjasama teknis dengan University of Maryland dan the United States Food and Drug Administration (US FDA). Kerjasama tersebut meliputi surveillan food borne disease pada kawasan budidaya udang berbasis platform Whole Genome Sequence(WGS). 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen akan menyelesaikan masalah CVD dan AD komoditas udang di pasar AS. Dia memastikan jajarannya tengah melalukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

KKP juga sedang membuka akses pasar alternatif untuk komoditas udang Indonesia di sejumlah negara, baik di kawasan Asia, Afrika maupun Eropa. "Termasuk juga Timur Tengah, Eropa Timur, Afrika Selatan, tentu penguatan akses pasar udang global dalam rangka membuka pasar non tradisional yang potensial ini penting," pungkas Trenggono.