NERACA

Jakarta - Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa arah kebijakan ke depan akan tetap suportif terhadap program- program yang menjadi prioritas dari pemerintahan baru. Adapun, pemerintahan baru Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki 17 program prioritas, diantaranya swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta ada 14 program prioritas lainnya.

"Seperti kita semua sudah tahu dari sisi ketahanan pangan dan ketahanan energi. Namun, juga pada saat yang sama harus waspada dengan rambatan dari global. Ia (Prabowo) selalu menyampaikan geopolitik, geostrategis, geoekonomi itu semuanya berhubungan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat (18/10).

Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di tingkat global, baik itu keamanan ataupun politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, semuanya akan memberikan pengaruh terhadap suasana perekonomian di tingkat global yang dapat merembet ke Tanah Air. "Sementara itu, untuk kebijakan fiskal tetap kita lakukan secara prudent, suportif terhadap program-program nasional," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua kombinasi yang terus- menerus membutuhkan kalibrasi. "Ini akan terus kita lakukan di dalam rangka untuk mengoptimalkan bauran policy dari tiga institusi, plus dari tempatnya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk memberikan keyakinan yaitu mengenai safety atau dari sisi jaminan," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga sesuai dengan Undang Undang (UU) yaitu dengan defisit sebesar 2,5 persen pada tahun 2025. "Terkait kurs (Rupiah), kami dengan Bank Indonesia (BI) akan terus bekerja sama. Kemudian suku bunga global yang mempengaruhi suku bunga dalam negeri. Dan juga dari sisi inflasi belum selesai, tentu saja presiden terpilih juga memberikan penekanan untuk produksi dari sisi energi karena energi dan pangan adalah dua sektor penting yang menjadi perhatian," ujar Sri Mulyani. 

Memasuki kuartal IV- 2024, Sri Mulyani mengatakan bahwa dinamika perekonomian dan pasar keuangan di tingkat global perlu untuk terus diantisipasi, seiring dengan terjadinya eskalasi gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ia menjelaskan, anggota KSSK yang meliputi Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Lanjutnya, KSSK juga akan terus meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko, terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi merambatnya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri. “Ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter dari beberapa negara utama,” ujar Sri Mulyani.

Memasuki periode Oktober 2024, Ia mengatakan bahwa risiko ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, seiring dengan ketegangan antara Israel dengan Palestina ataupun Hizbullah, Libanon, hingga direct konfrontasi dengan Iran. “Dan eskalasi itu cukup tinggi dari skala geopolitik, asehingga mempengaruhi apa yang disebut tadi dinamika dari keuangan global,” ujar Sri Mulyani.