NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen. “Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther seperti dikutip Antara, kemarin. 

Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah. Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin. Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.

Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar. Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.

Dulu pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil. Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan. Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

Disisi lain, Peneliti CELIOS Galau D Muhammad menilai poin Astacita dicanangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang spesifik pada penguatan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) akan mampu menciptakan stabilitas nasional. Menurut dia, stabilitas terbentuk melalui kebijakan yang memoderasi kerukunan bersama dan pemenuhan hak setiap individu. "Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial," kata Galau. 

Selain itu, menurut dia, penguatan demokrasi diperlukan mengingat posisi Indonesia saat ini berdasarkan Democracy Index tahun 2023 berada pada skor 6,53. Apalagi, kata dia, melihat besarnya tuntutan publik belakangan dengan kebijakan yang tak partisipatif, sehingga, partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation harus dideliberasi semaksimal mungkin dalam formulasi kebijakan.

Kemudian, kata dia, penegakan HAM di mana tuntutan hak sekarang lebih komprehensif mulai dari akses atas layanan dasar, redistribusi ekonomi melalui subsidi bahan pokok, pembukaan lapangan pekerjaan dan jaminan kerja, hingga hak atas lingkungan dan udara yang sehat.

Di lain sisi, menurut dia, Prabowo Subianto juga tampaknya mengembangkan budaya dialog dengan merangkul berbagai pihak. Hal ini tak hanya kepada aktor sentral yang menguasai ekonomi, tetapi justru kalangan rentan dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. "Kedewasaan politik menjadi penting untuk memupuk budaya dialog sekaligus mengurangi ketegangan sosial dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai dan progresif," ujarnya.