NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin mempertegas komitmennya dalam menjaga mutu dan keamanan produk Obat Bahan Alam (OBA) di Indonesia. Setelah meresmikan House of Wellness sebagai pusat produksi OBA pada Februari lalu, kini Kemenperin melalui salah satu unit layanan teknisnya di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) bergabung dalam Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA), sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk OBA lokal.

 BBSPJIKFK bersama dengan salah satu unit di bawah naungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Nasional Obat dan Makanan (PPPOMN), beserta empat laboratorium lainnya, yakni IPB University, Universitas Gajah Mada (UGM), PT. Akurat Spektra Prima, dan PT Vicmalab Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA) pada akhir Agustus lalu.

 Kepala BSKJI Andi Rizaldi mengemukakan, produk OBA saat ini berkembang pesat seiring kian meningkatnya tren masyarakat yang beralih pada produk-produk alami yang dianggap lebih aman karena relatif minim efek samping. “Kekayaan alam Indonesia dengan biodiversitas yang sangat tinggi dan ribuan spesies yang berpotensi menjadi bahan obat, memberikan peluang untuk pengembangan OBA,” ungkap Andi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/9).

Ditambah dengan adanya kemajuan teknologi produksi, kemudahan transportasi dan akses informasi, OBA yang beredar di masyarakat pun makin beragam dengan inovasi berbagai bentuk sediaan. “Untuk melindungi masyarakat dari OBA yang berisiko terhadap kesehatan, perlu dilakukan pengawasan terhadap produk OBA, baik dalam bentuk pre-market evaluation maupun post-market control atau saat produk beredar di masyarakat,” papar Andi.

Merujuk Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan OBA yang dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar. Oleh karena itu, Kepala BSKJI mengimbau agar pelaku industri OBA dapat memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Pemenuhan persyaratan tersebut dapat dibuktikan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi dan/atau laboratorium internal industri atau usaha Obat Bahan Alam yang telah diakui oleh BPOM," imbuhnya.

Adapun untuk memperkuat laboratorium pengujian OBA, BPOM menginisiasi pembentukan jejaring dan keterlibatan laboratorium eksternal, baik laboratorium Kementerian/Lembaga selain BPOM, laboratorium jasa pengujian pada Universitas/Perguruan Tinggi, maupun laboratorium swasta untuk bersinergi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk OBA yang berisiko terhadap kesehatan.

JLPOBA dibentuk dengan tujuan untuk memadukan kemampuan laboratorium pengujian OBA di Indonesia dalam mendukung pengawasan produk OBA yang beredar, serta sebagai wadah pertukaran informasi antar laboratorium pengujian OBA.

Kepala BBSPJIKFK Siti Rohmah Siregar menyatakan, pihaknya siap mendukung dan berperan aktif melaksanakan program-program dan kegiatan JLPOBA. “Dengan bergabung dalam JLPOBA, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri OBA di Indonesia sehingga produk yang dihasilkan dapat konsisten memberikan khasiat, keamanan, dan mutu yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alam produksi lokal,” ujar Siti.

Inisiatif pembentukan JLPOBA oleh BPOM ini juga melibatkan berbagai laboratorium eksternal, termasuk dari Kementerian/Lembaga, universitas, dan swasta, guna memperkuat pengawasan dan menjaga kualitas OBA di Indonesia.

“Dengan sinergi yang kuat antara laboratorium-laboratorium ini, diharapkan pengawasan OBA di Indonesia dapat lebih optimal, sehingga masyarakat bisa mendapatkan produk yang benar-benar berkualitas dan aman untuk dikonsumsi,” jelas Siti.

Lebih lanjut, kemandirian bahan baku obat berbasis bahan alam asli Indonesia telah menjadi amanat dari beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Regulasi ini di antaranya tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Nasional, Rencana Induk Riset Nasional, dan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2016 tentang Percepatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang menempatkan pengembangan obat berbasis bahan alam sebagai salah satu pilar untuk penguatan industri farmasi di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “industri Obat Bahan Alam (OBA) atau obat tradisional memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan, apalagi Indonesia sangat kaya akan keragaman hayati sumber daya alamnya, termasuk di antaranya tanaman obat.”

Agus pun mengemukakan, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sehingga menjadi andalan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. “Berdasarkan penetapan pembangunan industri prioritas, industri produk herbal atau natural maupun sediaan herbal menjadi prioritas pembangunan tahun 2020-2035,” ujar Agus.

Sasaran tersebut juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengangkat isu strategis, yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan.