Oleh : Dimas Setiadi, Pemerhati Ekonomi Domestik
Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa kota yang baru dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Pembangunan IKN yang berkelanjutan melibatkan berbagai aspek secara holistik. Kemudian pembangunan IKN dapat menciptakan ekonomi yang kuat dan inklusif, ini berarti menciptakan peluang kerja, merangsang inovasi, dan mendukung usaha kecil dan menengah. Sehingga perekonomian yang berkelanjutan akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari sektor ekonomi, pembangunan IKN Nusantara dapat mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang dapat menciptakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat, termasuk pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, menyediakan dukungan untuk UKM agar dapat tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian lokal, sehingga dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerataan ekonomi adalah tujuan penting dalam pembangunan suatu negara atau wilayah, dan investasi yang tepat dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapainya. Beberapa cara investasi yang mendukung pemerataan ekonomi yaitu, investasi dalam proyek-proyek infrastruktur di IKN Nusantara dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, serta membantu membangun dasar untuk pertumbuhan ekonomi di berbagai lokasi.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan pihaknya berkomitmen dalam mendorong keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara harus berlanjut siapapun pemimpinnya nanti. Pihaknya juga berharap sinergitas antar lembaga harus ditingkatkan untuk dapat menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara. Karena sinergitas antar lembaga merupakan kunci sukses dalam membangun IKN Nusantara. Proyek sebesar ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pembangunan IKN Nusantara juga dapat menjadi contoh bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, proyek ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa sebesar 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa, sehingga dengan adanya pembangunan IKN Nusantara diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya ada di Pulau Jawa saja, tetapi juga di luar Pulau Jawa.
IKN Nusantara sebagai simbol identitas nasional dan pusat gravitasi ekonomi baru diharapkan dapat memberikan efek berganda dengan menjadi episentrum pertumbuhan yang merata di wilayah Indonesia yang belum terjamah sebelumnya. Pemindahan IKN diharapkan dapat menambah lebih dari 50% arus perdagangan di wilayah Indonesia. Salah satu dampak terbesar dari pembangunan IKN Nusantara adalah pembangunan infrastruktur baru yang akan mencakup jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang baik di IKN tidak hanya akan mempermudah mobilitas di wilayah tersebut, tetapi juga akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aksesibilitas akan mendorong investasi di sektor-sektor terkait, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang kegiatan ekonomi lokal.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Akbar menyampaikan telah menggelar rapat bersama pengurus seluruh di 34 provinsi termasuk badan pengurus secara lengkap yang menyatakan dukungan atas keberlanjutan pembangunan IKN. Selain itu, semua pengurus Hipmi merasa bangga dan sangat terhormat atas beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo, baik dari perbaikan infrastruktur dan juga afirmasi-afirmasi dan bentuk-bentuk wujud nyata program-program kerja, termasuk salah satunya pembangunan IKN Nusantara.
Menurut Akbar pembangunan IKN Nusantara sebagai wujud transformasi ekonomi nasional dan juga simbol dari pemerataan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mengaku sangat mendukung keberlanjutan pembangunan IKN karena sejalan dengan visi HIPMI untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil di seluruh Indonesia.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak lagi hanya berpusat di Jawa, melainkan telah merambah ke seluruh pelosok negeri. Sehingga para pengusaha dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Selain itu, Hipmi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Jokowi atas upayanya dalam menumbuhkan peluang ekonomi baru di berbagai daerah. Karena selama kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebutuhan para pengusaha di daerah yang telah diperhatikan secara baik. Hal ini membuat mereka merasa diapresiasi dan didukung oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya dengan adanya IKN, telah mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Sehingga pemerataan ekonomi adalah tujuan penting dalam pembangunan suatu negara atau wilayah, dan investasi yang tepat dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapainya. Kemudian dengan memahami pentingnya pembangunan IKN dan mengapresiasi kontribusinya terhadap pembangunan nasional, kita dapat bersama-sama mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek ini. Karena hal ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia dan masyarakatnya secara keseluruhan.
Oleh: Dhia Atikah Ulfa R, Staf Humas Kanwil DJP WP Besar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi instrumen krusial…
Oleh: Tis Thanty Wigatecha, Penyuluh Pajak KPP Pratama Malang Selatan Perombakan kondisi wisata di wilayah kampung kumuh menjadi…
Oleh: Tis Thanty Wigatecha, Penyuluh Pajak KPP Pratama Malang Selatan Perombakan kondisi wisata di wilayah kampung kumuh menjadi…
Oleh: Dhia Atikah Ulfa R, Staf Humas Kanwil DJP WP Besar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi instrumen krusial…
Oleh: Tis Thanty Wigatecha, Penyuluh Pajak KPP Pratama Malang Selatan Perombakan kondisi wisata di wilayah kampung kumuh menjadi…
Oleh: Tis Thanty Wigatecha, Penyuluh Pajak KPP Pratama Malang Selatan Perombakan kondisi wisata di wilayah kampung kumuh menjadi…