NERACA

Rangkasbitung - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanganan stunting atau kekerdilan yang dialami anak di bawah lima tahun ( balita ) dan kemiskinan ekstrem.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekertariat Pemerintah Kabupaten Lebak Wahyu Hidayat di Rangkasbitung, Lebak, Senin (10/6), mengatakan pemerintah daerah melibatkan OPD untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Lebak menggelontorkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting Rp184 miliar.

Selama ini, anggaran untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lebak terjadi kekurangan, sehingga dibantu oleh dana alokasi khusus (DAK).

Selain itu juga adanya CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN, dan TNI, Polri, Kejaksaan serta Pengadilan dengan program Bapak Asuh untuk anak stunting.

Selama ini, program stunting dan kemiskinan melibatkan kolaborasi itu berjalan baik yang dilakukan oleh OPD masing-masing.

Program untuk mengurangi stunting dan kemiskinan ekstrem itu terdapat di 18 OPD secara gotong royong, seperti Dinas Perkim tahun ini mengalokasikan pembangunan RTLH sebanyak 150 rumah.

Dinas PUPR Lebak pemeliharaan jalan Rp9 miliar dan perbaikan gedung sekolah dari Dinas Pendidikan Rp106 miliar.

Selain itu, juga anggaran dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Saat ini, kata dia, jumlah balita yang positif stunting tahun 2023 sebanyak 3.736 anak.

Sedangkan, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lebak turun menjadi 1, 79 persen dari sebelumnya pada tahun 2022, berada pada angka 2,17 persen.

Pendapatan ekonomi masyarakat ekstrem rata-rata dua dolar atau Rp32 ribu per hari dengan kurs Rp16 ribu per dolar.

"Kami optimistis angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 bisa terealisasi nol persen," kata Wahyu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Tuti Nurasiah mengatakan prevalensi angka stunting di daerah ini tercatat 3.736 balita 2023.

Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan intervensi penyaluran bantuan aneka makanan bergizi dan susu juga pemeriksaan kesehatan secara rutin dan diberikan vitamin dan obat - obatan terhadap balita yang positif teridentifikasi stunting.

Dengan demikian, kegiatan tersebut guna percepatan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Lebak untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045.

"Kami optimistis angka stunting turun 2024 sekitar 14 persen bisa terealisasi sesuai harapan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Tuti. Ant