Lestari Moerdijat

Wakil Ketua MPR RI

Pemerataan Pendidikan Harus Jadi Perhatian Serius

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan permasalahan terkait pemerataan terhadap akses pendidikan harus terus menjadi perhatian serius agar proses peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat bisa terwujud.

“Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera mengatasi berbagai masalah yang ada, sebagai bagian upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan amanah konstitusi kita,” kata Lestari, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Menurutnya, sejumlah masalah, salah satunya belum meratanya akses pendidikan bagi penduduk di perkotaan dan di pedesaan karena berbagai masalah yang belum tuntas, harus segera diatasi.

Lestari yang akan akrab disapa Rerie itu mengatakan, isu pemerataan pendidikan saat ini mulai bergeser dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar ke tingkat SLTA dan perguruan tinggi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, angka partisipasi kasar (APK) SLTA dan sederajat anak di pedesaan sebesar 81,23 persen, sementara di perkotaan sebesar 88,70 persen.

Demikian pula kesenjangan APK belajar di perguruan tinggi yang lebih lebar pada tahun 2022, yakni 23,05 persen di pedesaan dan 37,13 persen di perkotaan.

Oleh karena itu, Rerie sangat berharap sejumlah program beasiswa yang ada saat ini bisa disalurkan dengan lebih merata dan tepat sasaran untuk menekan kesenjangan yang terjadi.

Selain penyaluran beasiswa yang tepat sasaran, lanjut dia, upaya untuk mendalami penyebab kesenjangan yang terjadi, seperti misalnya masalah ekonomi, sosial, dan budaya, harus segera ditemukan dan permasalahan segera diatasi.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dan Dapil II Jawa Tengah itu juga menyebut bahwa para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan akses pendidikan tersebut.

Dengan begitu, kesempatan mendapatkan pendidikan setingkat SLTA dan perguruan tinggi lebih merata bagi masyarakat, sehingga potensi menghasilkan SDM nasional yang lebih berkualitas dan berdaya saing menjadi lebih besar. Ant