NERACA

Dubai – PT Pertamina (Persero) dalam upayanya memitigasi perubahan iklim konsisten mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan. Energi terbarukan yang paling potensial adalah panas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Julfi Hadi menyampaikan bahwa panas bumi berkembang menjadi energi terbarukan yang paling potensial untuk mengurangi karbonisasi sektor industri di Indonesia, menciptakan peluang berkelanjutan dalam transformasi menuju pemanfaatan sumber daya energi yang ramah lingkungan.

“Ini dikarenakan panas bumi memiliki ketersediaan terbaik di antara energi terbarukan lainnya serta dapat dikontrol, selain itu dengan potensinya yang sangat besar di Indonesia, panas bumi mampu menjadi baseload hijau untuk sektor industri, sebagai sumber energi terbarukan strategis yang utama,” ujar Julfi.

Julfi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam sesi talkshow “Collective Actions in Decarbonization to Support the Achievement of NDC and Net Zero Emission Target” di Paviliun Indonesia pada perhelatan Conference of Parties (COP) ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia Special Envoy for The Global Blended Finance Alliance (GBFA) Mari Elka Pangestu mengungkapkan potensi panas bumi Indonesia yang sangat besar menjadi faktor krusial dalam mengupayakan dekarbonisasi terhadap sektor pembangkit listrik dan industri nasional.

“Tentunya kolaborasi dan investasi terutama dari sektor swasta diperlukan dalam mendorong percepatan dekarbonisasi di berbagai sektor. Maka disinilah mekanisme blended finance perlu diimplementasikan,” ujar Mari.

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030 dan dokumen hijau Pertamina Geothermal Energy, secara keseluruhan industri panas bumi Indonesia diperkirakan akan berkontribusi hingga 16 persen dari total target dekarbonisasi nasional di tahun 2030.

“Jika pertumbuhan Pertamina Geothermal Energy mengikuti rencana skenario agresif, Pertamina Geothermal Energy sendiri akan berkontribusi terhadap 5 persen pengurangan karbon nasional pada tahun 2030 serta berkontribusi 89 juta ton penghindaran CO2 selama 10 tahun kedepan,” kata Julfi.

Selain itu Perseroan juga memiliki inisiatif beyond geothermal untuk mendorong upaya dekarbonisasi, “Strategi yang kami jalankan diantaranya dengan menjajaki bisnis rendah karbon, yaitu green hydrogen dan green methanol serta mempromosikan sistem kredit karbon di Indonesia yang sedang berkembang dengan memasok kredit karbon ke agregator utama Pertamina Geothermal Energy, yaitu Pertamina New Renewable Energy (PNRE),” ungkap Julfi.

Terkait dengan upaya memperluas dampak Perseroan terhadap perjalanan dekarbonisasi di Indonesia, Julfi mengungkapkan, saat ini Pertamina Geothermal Energy sedang mengembangkan produk sekunder (secondary product) panas bumi.

“Beberapa produk sekunder yang sedang dikembangkan oleh Pertamina Geothermal Energy diantaranya green methanol, green hydrogen, dan ekstraksi silika,” jelas Julfi.

Lebih lanjut, PGE juga aktif menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengakselerasi pengembangan panas bumi, “Hal ini dilakukan dengan menjajaki pengaturan baru guna memasok listrik ramah lingkungan kepada pelanggan yang dapat membuat listrik panas bumi lebih mudah diakses, optimalisasi teknologi, serta kerja sama dengan lembaga keuangan yang berfokus pada ESG yang mampu membiayai/membiayai kembali proyek-proyek baru panas bumi,” jelas Julfi.

Selain itu, pada perhelatan COP ke-28 ini juga dilaksanakan joint statement kemitraan lapangan panas bumi Suswa, Kenya antara PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) (IDX: PGEO), Geothermal Development Company (GDC), dan salah satu pemegang saham PGE, Masdar. Joint statement ini diumumkan oleh Presiden Republik Kenya H.E. William Ruto.

Adapun tujuan dari joint statement ini adalah untuk mengakselerasi pengembangan lapangan panas bumi Suswa. “Kemitraan yang memiliki nilai investasi USD 1,2 miliar ini ditujukan untuk pengembangan 300 MW tenaga panas bumi pada tahun 2030. Infrastruktur awal proyek ini pun akan segera dimulai,” ujar H.E. William Ruto.

Lebih lanjut, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, menjadi regulasi baru yang memperkuat komitmen Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE).