NERACA

Depok - ‎Meski terus  membangun sarana prasarana infrastruktur yang sudah ada, Walikota Depok Dr. KH. M. Idris MA, juga lebih utamakan pula pembangunan pelaku UMKM yang bisa menjadi "Senjata Ekonomi" dalam hadapi tantangan krisis perekonomian yang diprediksi terjadi krisis ekonomi pada tahun 2023. Warga minta agar penggunaan keuangan daerah ada untuk membangun berbagai kebutuhan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang diperlukan menjadi kekuatan "senjata" ekonomi antisipasi berbagai tantangan dan ancaman krisis dan resesi ekonomi global dan nasional pada era tahun 2023.

Demikian rangkuman bahan dan keterangan serta Liputan NERACA dari sidang paripurna hasil reses DPRD Kota Depok dalam menyerap aspirasi warga mengenai pembangunan yang dilakukan Walikota Depok bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD) masa sidang III jelang akhir tahun 2022, pekan kemarin.

Dari berbagai fraksi yang menyampaikan laporannya, diantaranya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai H. Igun Sumarno S.Pd, bahan keterangannya banyak yang perlu menjadi perhatian utama Walikota Depok Dr. KH. Mohammad Idris MA. Dalam bidang ekonomi; bahwa ‎banyak usulan untuk mempermudah mendapatkan dana bantuan UMKM dari Pemerintah Kota Depok yang selama ini masih sangat minim.

"Dan, warga Depok minta agar anggota DPRD bisa menfasilitasi untuk kadernya sebagai pelaku UMKM. Hal ini mengingat bahwa UMKM sebagai senjata untuk penguatan ekonomi mikro dan penyangga ekonomi keluarga," tuturnya Fraksi PAN dalam laporannya pada sidang paripurna yang perlu mendapat perhatian utama Walikota Depok.

Hal tersebut juga ditegaskan terkait dengan pembangunan bidang infrastruktur NFRAS dalam pembangunan bidang infrastruktur perlu diperhatikan, terutama terkait banyaknya masalah yang dirasakan warga Depok diantaranya:  drainase, jembatan, pintu air, aliran sungai, jalan perumahan, jalan lingkungan."Yang kondisinya sudah rusak dan perlu diperbaiki, dan yang kondisi airnya tergenang serta beberapa tempat perlu dibangun lebih diutamak‎an," katanya mengingatkan Walikota dan jajaran OPD nya.

Dijelaskan, salah satunya dikomplek Perumahan ReniJaya RT. 04 RW. 06 yang telah berdiri sejak tahun 1985, sedangkan pemerintah belum memberikan fasilitas drainase yang mumpuni sehingga airnya banyak yang tergenang.

Selain itu, lanjutnya, perlu adanya perbaikan jembatan yang menghubungkan jalan antara Tanah Baru dan Mampang yang terletak di lingkungan RW. 01 Jl. Rembun.

"Hal tersebut sangat diperlukan warga perbaikan dan pembangunanya, dikarenakan sudah tidak layak dan sudah rendah dengan aliran airnya," katanya mencontohkan.

Dikatakan pula, bahwa usulan dari RT. 03 RW. 02, agar bisa dibangun kembali sarana dan prasarana pendidikan yang dirasakan kurang oleh masyarakat. Apalagi dengan adanya sistem zonasi,  yang juga  perlu dikaji ulang. Dikarenakan warga Kelurahan Serua merasa dipersulit untuk memasukkan anaknya ke SMP dan SMA Negeri dengan dalih tidak masuk nilai tertinggi skor zonasi nya.

"Sehingga, banyak anak dari warga Depok yang terpaksa bersekolah di wilayah Tanggerang Selatan," ujar Fraksi PAN dalam laporn hasil reses serapan aspirasi warga Depok.

Dikemukakan pula, banyaknya permintaan dari setiap warga terkait pembangunan sarana dan prasarana mulai dari taman bermain anak, olahraga dan sanggar budaya, pengadaan satu set tenda beserta kursi untuk kegiatan warga di setiap RT atau RW, juga diperlukannya pengadaan satu set alat hadrah atau marawis agar kegiatan masjid disetiap lingkungan warga selalu berjalan.

‎Sementara di bidang sosial, juga ada usulan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja petugas kerohanian, marbot masjid, guru ngaji Majlis Ta’lim, agar diutamakan pula dibandingkan lainnya dengan  ditambah porsinya untuk anggarannya walaupun saat ini sudah bergulir tapi masih sangat terbatas.

Sedangkan terkait Kartu Depok Sejahtera perlu dikembangkan pengaksesannya karena marbot dan guru ngaji banyak yang mempertanyakan hal ini. Terhadap Walikota dalam mengunakan pengeluaran keuangan yang seharusnya ada yang lebih perlu diutamakan penggunaan dana anggarannya.

‎Dalam bidang pemerintahan, berkaitan dengan Perwal (Peraturan Walikota) Nomor 13, adanya aduan masyarakat tentang masalah dengan juknis yang disampaikan oleh Walikota Depok menjadi polemik di masyarakat.

"Polemik yang terjadi berkaitan pula dengan kepesertaan pemilihan LPM, sehingga adanya diskriminasi pada pemilik hak pilih," ditegaskan Fraksi PAN.

Untuk bidang kesehatan, banyak aspirasi warga Depok‎, hal pentingnya kader Posyandu di tingkat RW sebagai garda terdepan, dalam berjuang untuk meningkatkan gizi dan kesehatan balita. Yang dinilai masih banyak kantor Posyandu yang menumpang di rumah atau kantor RW."Warga minta Walikota agar diberikan kemudahan untuk pembangunan kantor Posyandu dan diberikan peningkatan insentif bagi kader Posyandu," katanya.

Dan, terkait biaya operasional Posyandu agar dibuatkan satu rekening untuk satu lembaga Posyandu. Dan, ‎perlu adanya peningkatan terkait sarana dan prasarana, serta pengadaan alat kesehatan untuk setiap Posyandu. ‎Seperti, alat ukur timbang bayi dan lainnya."Perlu ada kemudahan pengadaan lahan dan pembangunan Posyandu di setiap lingkungan warga," ditegaskan dalam hasil reses Fraksi PAN DPRD Kota Depok yang dilaporkan Ketuanya  H. Igun Sumarno S.Pd. dan Sekretaris Nurhasan, AMd serta anggotanya Ir. Lahmudin, S. Kom, dan Azhari,S.Ag yang diperoleh NERACA Humas Protokol Persidangan Setwan DPRD Kota Depok. Dasmir