NERACA

Jakarta - Berdasarkan laporan dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada 2020, Indonesia termasuk memiliki jumlah fraud terbesar di Asia Pasifik diikuti dengan China dan Australia. Melihat fakta tersebut, perlu kiranya industri keuangan untuk menjaga fraud yang terjadi agar tidak memberikan dampak besar bagi industri keuangan secara keseluruhan. Lalu apa dampaknya jika angka fraud terus meningkat?

Senior Business Development, Indonesia at GBG, Stephen Tjokro menyampaikan beberapa sisi negatif ketika fraud di industri keuangan meningkat. Pertama, kata dia, bank akan mengalami kerugian finansial lantaran harus menanggung kerugian dari nasabahnya. “Karena itu jadi tanggungjawab perbankan juga,” kata Stephen saat diskusi dengan wartawan, Rabu (27/7).

Dampak kedua, lanjut Stephen, kualitas kredit menjadi menurun dan itu menyebabkan kredit macet perbankan atau non performing loan (NPL) meningkat. Ketiga, pihak industri keuangan akan kena pinalti dari regulator lantaran tidak menjalankan pengamanan terhadap sistem keuangan. Keempat, reputasi risiko dari industri keuangan tersebut akan jatuh di mata masyarakat. “Ujungnya masyarakat tidak akan percaya lagi dengan lembaga keuangan tersebut,” tukasnya.  

Lantas apa yang harus industri keuangan lakukan agar angka fraud itu tidak tinggi? Stephen menghimbau agar industri keuangan untuk meningkatkan manajemen sistem dalam mengatasi fraud. “Lembaga keuangan harus sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi fraud. Kami bisa diajak berkolaborasi bagaimana menerapkan strategi mengatasi fraud yang efektif,” ungkapnya.

Adapun GBG sendiri merupakan perusahaan teknologi di bidang identitas digital. Perusahaan yang berinduk di Inggris ini telah beroperasi di banyak negara dan telah mengatasi banyak fraud di lembaga lembaga keuangan global. Di Indonesia GBG telah bermitra dengan 14 lembaga keuangan termasuk lima bank besar BUKU IV.

Stephen menjelaskan, di samping karena tingginya transaksi digital, yang membuat lembaga keuangan harus meningkatkan kemampuan sistem mendeteksi fraud-nya ialah dengan diterbitkan peraturan Bank Indonesia (BI) yang mengharuskan semua perbankan secepatnya memiliki sistem manajemen fraud. “Paling lambat pertengahan tahun 2023 harus punya semua,” tukasnya.