NERACA

Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo mengungkap bahwa terhambatnya investasi Program Strategis Nasional PSEL di Kota Tangerang terkait dengan arahan KPK yang menyebutkan kebijakan PSEL membebani anggaran negara. 

Pejabat senior Kemenkomarves ini mengungkapnya permasalahan ini bermula adanya arahan dari KPK, hasilnya Walikota Tangerang enggan menandatangani perjanjian dengan Badan Usaha yang telah memenangkan tender."Sayangnya Walikota Tangerang sebagai kepala daerah belum berani menjalankan Perpres 35 tahun 2018 hanya karena pernyataan dari KPK tersebut”, jelas Basilio dalam keterangannya kepada Neraca, Senin (7/6). 

Padahal menurutnya, arahan pemerintah bahkan Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas, dan sudah ada payung hukum yang lengkap. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan Kepala Daerah melaksanakan Proyek Strategis Nasional. Lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 telah meletakkan PSEL sebagai Program Strategis Nasional, yang pelaksanaannya wajib dipercepat melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018. Presiden Jokowi bahkan memerintahkan kota lainnya (yang masuk dalam Perpres tersebut) untuk meniru PSEL Kota Surabaya pada tanggal 06 Mei yang lalu. 

Meskipun sudah adanya kejelasan atas aturan kebijakan, Walikota Tangerang masih belum mau menjalankan PSEL karena KPK belum memberikan klarifikasinya atas pernyataannya yang menyatakan bahwa program PSEL membebani keuangan Pemerintah. 

Saat dikonfirmasi, pemenang tender proyek PSEL Kota Tangerang PT Oligo Infrastruktur Indonesia (Oligo) mengatakan belum menerima surat atau notifikasi resmi dari Pemerintah Kota Tangerang terkait alasan mengapa Proyek Strategis Nasional yang harusnya dipercepat ini malah melambat. 

Secara terpisah, Badan Usaha yang telah memenangkan tender tersebut tidak mau banyak berkomentar dan mengatakan menyerahkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. 

“Kami tidak bisa berkomentar, saat ini kami dalam posisi menunggu tindak lanjut pasca ditetapkan sebagai pemenang tender.” jelas Cynthia Hendrayani, Presiden Direktur Oligo.

Saat ditanya tanggapannya atas munculnya keluhan warga atas dampak lingkungan yang terjadi akibat dari longsornya sampah dari TPA Rawa Kucing ke sawah warga. Deputi Kemenkomarvest Basilio Dias juga menekankan agar Walikota Tangerang melihat situasi lapangan secara lebih menyeluruh bukan serta-merta pertimbangan jangka pendek. 

“Sebaiknya Walikota Tangerang juga menimbang-nimbang arahan KPK tentang pemborosan anggaran dalam mengurusi sampah, karena bila masalah sampah tidak terselesaikan maka pasti akan berdampak kepada kesehatan masyarakat dan berimbas kepada subsidi BPJS.  Saya mengharapkan Walikota Tangerang selaku pimpinan daerah memperhatikan masalah rakyat seperti masalah sanitasi," tegas Basilio.  

Keluhan warga, tentunya berpotensi memicu krisis sosial dan krisis sampah di Kota Tangerang dan membuka kemungkinan terjadinya penutupan TPA yang lokasinya sangat dekat dari Bandar Udara Soekarno Hatta. Bahkan Februari 2021 yang lalu, anggota DPRD Kota Tangerang telah mengusulkan supaya warga di seputar lokasi TPA Rawa Kucing direlokasi karena kondisi nya sudah tidak layak. 

Pemkot Tangerang perlu mempelajari krisis yang terjadi di Kota Tangerang Selatan yang mengalami krisis sampah setelah longsornya TPA Cipeucang di tahun 2020. Karena tiadanya lahan TPA, Kota Tangerang Selatan akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian pembuangan sampah di TPA Cilowong di Kota Serang, yang jaraknya hampir 100km dari Kota Tangerang Selatan. Mohar/Iwan