Hadapi Kontraksi Ekonomi, Pemerintah Percepat Realisasi Belanja

NERACA

Jakarta - Berdasarkan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2020 dibandingkan dengan semester I-2019 terkontraksi 1,26 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menggungkapkan, di seluruh dunia maupun di Indonesia, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. “Dampak krisis kesehatan memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran wabah,” tutur Airlangga.

Menurut Airlangga, kontraksi tersebut juga dialami sebagian besar negara di dunia. Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, dan Singapura merupakan beberapa negara yang dinyatakan sudah masuk ke dalam jurang resesi. Negara-negara tersebut mengalami angka pertumbuhan negatif di triwulan II tahun 2020, setelah sebelumnya terkontraksi di triwulan pertama.

“Keterbatasan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan fisik, sangat berdampak terhadap faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga.

Lenih lanjut, kata Airlangga, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan mengalami kontraksi cukup dalam akibat pembatasan aktivitas di luar rumah.

Pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat aktivitas ekonomi terhenti dan masyarakat kemudian membatasi pengeluarannya untuk kesehatan serta makanan dan minuman. Kontraksi konsumsi rumah tangga ini menjadi penekan di tengah kinerja investasi dan perdagangan internasional yang juga terbatas.

“Dari sisi sektoral, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar serta berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah sektor perdagangan dan manufaktur,” ungkap Airlangga.

Kedua sektor tersebut, Airlangga mengakui, terdampak cukup dalam terutama karena merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi sehingga dampaknya terhadap penghasilan dan konsumsi masyarakat semakin besar.

Sementara transportasi- dan pergudangan menjadi sektor dengan kontraksi terdalam sebesar 30,84 persen, selain karena penerapan working from home dan pembatasan mudik lebaran, hal ini terjadi karena penurunan aktivitas kargo pada masa pandemi Covid-19.

“Namun demikian, perlu kita soroti juga bahwa sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sebesar 2,19 persen begitu pula sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi sebesar 10,88 persen,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, berdasarkan beberapa leading indikator terkini, perekonomian Indonesia pada bulan Juni sudah mulai menggeliat seperti dilihat dari PMI Manufaktur Indonesia, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, maupun Indeks Kepercayaan Konsumen.

Sinyal positif juga ditunjukan oleh inflasi inti yang mencerminkan permintaan agregat sudah mulai meningkat, peningkatan ekspor beberapa komoditas utama indonesia serta peningkatan kinerja keuangan beberapa emiten.

Upaya Pemerintah

Setelah mengalami kontraksi di triwulan II 2020 ini, Pemerintah harus melakukan langkah extraordinary untuk mendorong ekonomi agar dapat bertahan di triwulan III dan IV tahun 2020. Langkah tersebut perlu diambil agar Indonesia terhindar dari resesi.

“Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha termasuk BUMN harus ikut berpartisipasi,” ungkap Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah. Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

Pemerintah pun telah membentuk “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Pembentukan Komite tersebut akan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga perencanaan dan eksekusi kedua target kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dan tercapai sekaligus.

“Program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi,” jelas Airlangga.

Disisi lain, dalam rangka pemulihan ekonomi  Kementerian Koperasi dan UKM  pun telah menginisiasi pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM untuk setiap hari melaporkan perkembangan penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasionak (PEN) khusus untuk KUMKM. Baik persentase total dana yang disalurkan, maupun jumlah KUMKM yang menerima.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, ini adalah bentuk keterbukaan informasi kepada publik sekaligus mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mensukseskan program ini. “Jika ditemukan kendala atau hambatan di lapangan, Kemenkop membuka Call Center PEN untuk KUMKM di nomor Hotline 1500 587 atau Whatsapp 08111 450 587," Teten.

BERITA TERKAIT

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Kemenparekraf Sertifikasi Halal Produk Mamin di 3.000 Desa Wisata

NERACA Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk…

Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola…

Nilai Impor di Bulan Maret Sebesar USD 17,96 Miliar

NERACA Jakarta – Nilai impor selama Maret 2024 tercatat sebesar USD 17,96 miliar. Kinerja impor ini melemah 2,60 persen dibandingkan…