Recovery Ekonomi Nelayan, KKP Siapkan Strategi Optimalisasi Pelatihan Daring

NERACA

Jakarta - Di masa pandemi Covid-19 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus melayani masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri. Salah satunya dengan tetap menggelar berbagai kegiatan pelatihan secara daring (electronic learning) melalui platform e-Milea dan e-Jaring.

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja mengatakan, pelatihan daring ini dilakukan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang sempat terdampak Covid-19, namun dengan cara yang tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Dalam situasi seperti ini, teknologi komunikasi dan informasi memegang peran utama, di mana masyarakat mulai beralih dari ekosistem konvensional kepada ekosistem digital,” jelas Sjarief.

Namun, Sjarief mengingatkan, peralihan ekosistem ini tak dapat dilakukan sertamerta tanpa penyesuaian. Ia berpendapat, di ekosistem konvensional, dalam memberikan pelatihan widyaiswara maupun instruktur dapat menggunakan aksentuasi dan tekanan intonasi maupun mengungkapkan persahabatan dan hubungan baik secara langsung.

Hal ini dapat memperkuat penyampaian pesan dan makna kepada audiens. Dengan demikian, melalui cara penyampaian yang luar biasa, materi yang sederhana pun dapat meninggalkan pesan yang kuat bagi audiens.

Sebaliknya, di ekosistem digital, kegiatan pelatihan yang dilakukan terbatas ruang dan waktu. “Kita tidak dapat bertemu langsung dengan audiens dan tidak dapat menatap layar dan terkena radiasi terlalu lama. Oleh karena itu, para pelatih harus memiliki strategi berbeda dalam penyampaian pesan,” tutur Sjarief.

Strategi ini menurut Sjarief mencakup beberapa hal. Pertama, kapasitas pelatih. “Seorang pelatih harus mampu menyampaikan pesan dengan bahasa yang ringan ditambah dengan ilustrasi gambar-gambar, film animasi, dan sebagainya atau menggelar diskusi kelompok. Ini jauh lebih efektif dibandingkan tulisan atau verbal yang panjang,” beber Sjarief di hadapan lebih kurang lebih 600 peserta webinar.

Kedua, lanjut Sjarief, penyusunan modul atau kurikulum dan metodologi pelatihan. Selain mengikuti pelatihan yang diberikan pelatih, peserta juga harus diberi waktu untuk berkarya mandiri. Metodologi yang dibangun harus disesuaikan dengan karakteristik ekosistem digital.

 Ketiga, sarana dan prasarana. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) diminta untuk membuat standardisasi sarana prasarana yang dibutuhkan, baik dari sisi teknologi maupun peralatan untuk mengantisipasi terjadinya kendala teknis. Masing-masing daerah diharapkan memiliki center pelatihan dengan platform teknologi dan level komunikasi yang sama.

 Keempat, regulasi. Regulasi ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi pelatih maupun peserta dengan memberikan aturan yang juga mendorong mereka untuk beprestasi.

 “Kita membuat suatu kriteria baru bagaimana menilai keberhasilan seseorang peserta pelatihan maupun pelatih di era digital ini,” imbuh Sjarief.

 

Kelima, tambah Sjarief, membangun kesadaran masyarakat (public awareness) akan pentingnya pelatihan digital. Agar tidak ada kesan bahwa pelatihan daring tidak bermanfat, KKP mengombinasikan pelatihan daring dengan praktik langsung yang dipimpin oleh pelatih dan diikuti oleh seluruh pesertanya. Melalui pelatihan digital, upaya membangun kesadaran masyarakat juga dapat dilakukan secara luas karena cakupannya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

 “Saya berharap, dengan mekanisme ini mudah-mudahan kapasitas para pelatih kita menjadi meningkat,” kata Sjarief.

Sementara itu, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati berharap mereka yang tertarik menjadi widyaiswara maupun instruktur dapat memahami betul strategi yang harus dilakukan dalam melatih audiens. “Saat ini kita membutuhkan tenaga-tenaga muda yang nantinya akan melengkapi balai-balai kami untuk bisa berlari lebih cepat dan lebih bagus dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat maupun ASN,” ujar Lilly.

Kemudian, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Aswad, menegaskan, pasca-Covid-19, ASN pun harus siap beradaptasi dan melakukan penyesuaian cara kerja. Penyesuaian tersebut di antaranya penerapan efisiensi operasional birokrasi, literasi digital, pola pikir yang semakin cerdas, dan pelayanan publik yang responsif.

Begitu pula dalam penyelenggaraan pelatihan. Pemerintah menghadapi tantangan bagaimana menjadikan pelatihan digital benar-benar optimal.

“Ada peserta pelatihan tidak benar-benar mengikuti pelatihan dengan serius atau motifnya hanya untuk memperoleh sertifikat untuk penilaian angka kredit. Oleh karena itu, penyelenggara diklat diimbau tak sekadar menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga memperhatikan betul mutu dari pelatihan yang digelar. Sementara peserta diimbau untuk meluruskan niat dan motif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri,” ajak Aswad.

BERITA TERKAIT

HPE Pertambangan Periode Agustus 2020 Merangkak Naik

NERACA Jakarta - Pada periode akhir Juli 2020, harga beberapa komoditas produk pertambangan menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi…

Pelaku Usaha Perikanan Dapat Kelonggaran Fasilitas Pemodalan

NERACA Jakarta - Penyediaan akses pemodalan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap menjaga geliat usaha…

Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

NERACA Jakarta - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 menekankan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

HPE Pertambangan Periode Agustus 2020 Merangkak Naik

NERACA Jakarta - Pada periode akhir Juli 2020, harga beberapa komoditas produk pertambangan menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi…

Pelaku Usaha Perikanan Dapat Kelonggaran Fasilitas Pemodalan

NERACA Jakarta - Penyediaan akses pemodalan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap menjaga geliat usaha…

Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

NERACA Jakarta - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 menekankan…