NERACA

Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mencatat pencapaian realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan pertama tahun ini telah mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada kurang lebih 1,014 juta debitur di seluruh Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/4), juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9 persen dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif.

Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25 persen dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimistis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan. “Insyaallah kami siap mengejar target yang telah ditetapkan,” kata dia.

Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Hingga saat ini, tercatat sebanyak kurang lebih 12,3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah berhasil diterbitkan dari target sekitar 15 juta. Pada triwulan pertama ini saja, Maman menyebut percepatan penerbitan NIB berhasil mencapai sekitar 739 ribu NIB.

Dalam upaya mendukung daya saing produk UMKM, Maman mencatat kemajuan signifikan dalam penerbitan sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK. Pada triwulan pertama, sebanyak kurang lebih 25 ribu sertifikat halal telah diterbitkan untuk sekitar 162.754 produk, dari target nasional sekitar 3,5 juta sertifikat halal.

Sementara itu, sertifikasi SNI Bina UMK telah diberikan kepada kurang lebih 94.530 pengusaha UMKM dari total target sekitar 926.696 UMKM yang berpotensi memiliki produk ber-SNI.

Disamping itu, Maman mengungkapkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang diperkirakan mencapai total sejuta pengusaha.

Ia mengatakan bahwa dari seluruh bank Himbara, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank dengan estimasi alokasi anggaran penghapusan piutang UMKM terbesar, yaitu kurang lebih sebesar Rp15,5 triliun. “Keputusan alokasi anggaran ini telah disetujui dalam RUPS, sehingga isu terkait ketersediaan dana untuk penghapusan piutang UMKM sudah tidak menjadi kendala,” ujarnya.

Maman menuturkan, meskipun anggaran telah disetujui, proses penghapusan utang kini memasuki tahap administrasi yang krusial. Pejabat-pejabat baru yang diangkat di jajaran direksi bank Himbara harus melalui mekanisme pengawasan atau fit and proper serta mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, kondisi ini menyebabkan jajaran direksi bank Himbara saat ini belum memiliki otoritas penuh untuk menandatangani dokumen terkait keuangan, termasuk proses penghapusan piutang UMKM, karena masih menunggu persetujuan resmi dari OJK. "Nah sekarang tinggal isu administrasi, di mana para pejabat-pejabat bank Himbara kita yang baru diangkat itu harus melalui mekanisme approval di OJK jadi kita tunggu fit and proper administrasi di OJK,” kata dia.

“Artinya, direksi-direksi di bank Himbara kita belum memiliki otoritas untuk menandatangani terkait keuangan karena mereka masih menunggu approval dari OJK," ujar dia menambahkan.