NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kampanye Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 mampu mencatatkan penyaluran pembiayaan syariah sebesar Rp4,6 triliun serta penghimpunan dana kepada masyarakat sebesar Rp1,9 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah tersebut berlangsung sejak 23 Februari hingga 31 Maret 2025.

“Selama sebulan kami melakukan GERAK Syariah ini, ternyata angka pencapaiannya luar biasa. Terutama juga bisa dihitung inklusinya yaitu penghimpunan dari masyarakat sekitar Rp1,9 triliun. Kemudian untuk pembiayaannya Rp4,6 triliun,” ujar Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers dikutip di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan bahwa kampanye keuangan syariah tersebut juga mengumpulkan Rp30,75 miliar dana kegiatan sosial, atau naik 326,4 persen dari tahun sebelumnya.

Ia menuturkan bahwa selama pelaksanaan kampanye GERAK Syariah 2025, terdapat 1.435 kegiatan literasi keuangan syariah, 556 kegiatan inklusi keuangan syariah, serta 872 kegiatan sosial yang diikuti oleh 6,35 juta peserta dan 158.203 penerima manfaat sosial.

Friderica menyatakan bahwa kampanye GERAK Syariah penting untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah yang kini masing-masing masih berada pada level 12 persen dan 39 persen. “Kegiatan ini merupakan komitmen kami semua untuk menggerakkan dan meningkatkan keuangan syariah,” katanya.

Sebagai kelanjutan kampanye GERAK Syariah 2025 yang akan berakhir pada penghujung Ramadan nanti, OJK meresmikan penyelenggaraan program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Desa.

Program tersebut bertujuan untuk mengakselerasi tumbuhnya ekosistem keuangan syariah melalui optimalisasi peran Penyuluh Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Agen Laku Pandai Syariah.

Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif merupakan program OJK terkait penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan agen bank, dan didukung dengan penggunaan teknologi informasi.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi menyatakan bahwa EPIKS awalnya ditunjukkan untuk membangun ekosistem keuangan syariah di berbagai pondok pesantren dan institusi pendidikan lainnya, tapi kini program tersebut diperluas implementasinya menjadi ke lingkungan pedesaan.

“Kami bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Agama. Kami juga gandeng BUMDes untuk pilot project agar menjadi agen laku pandai dan Kementerian Agama akan menjadi penyuluh (keuangan syariah). Dan satu lagi nanti yang sedang dikembangkan adalah yang berbasis komunitas,” ucapnya.