NERACA

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan melalui sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan persetujuan anggota DPR terkait pengesahan RUU tersebut. "Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanyanya. Para peserta rapat serentak menjawab, "Setuju."

Revisi UU TNI kali ini membawa perubahan signifikan dalam hal peran prajurit aktif dan batas usia pensiun. Salah satu poin utama adalah perubahan Pasal 47 Ayat (1), di mana prajurit TNI kini dapat menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Sebelumnya, aturan tersebut mengharuskan prajurit TNI mengakhiri dinas aktif sebelum menjabat di posisi sipil.

Ke-14 kementerian/lembaga yang dimaksud antara lain kementerian yang membidangi politik dan keamanan negara, pertahanan negara, intelijen, siber, ketahanan nasional, dan Lembaga penanggulangan terorisme serta bencana. Selain itu, jabatan di Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung juga termasuk dalam ketentuan baru tersebut.

Selain itu, perubahan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai usia pensiun prajurit TNI. Pada UU lama, usia pensiun perwira maksimal 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun. Dalam revisi UU ini, batas usia pensiun bintara dan tamtama dinaikkan menjadi 55 tahun, perwira hingga pangkat kolonel tetap 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 menjadi 60 tahun, bintang 2 maksimal 61 tahun, dan bintang 3 hingga 62 tahun.

Sementara itu, khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi ditetapkan 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Presiden.

Puan Maharani menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengabdian prajurit TNI dan mendukung optimalisasi peran dalam menjaga keamanan serta stabilitas nasional. "Revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global," ujarnya. (Mohar/fba)