NERACA

Jakarta – Hasil survei CORE Indonesia menyebutkan sebesar 74,4 persen responden setuju dengan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) Euro-4. Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan di Jakarta, Selasa (18/3), mengatakan sebagian besar responden memahami manfaat BBM Euro-4 terhadap lingkungan dan kesehatan.

Namun, hanya 19 persen yang mengutamakan faktor lingkungan dalam keputusan pembelian BBM. Mayoritas responden masih mempertimbangkan harga sebagai faktor utama. Harga BBM Euro-4 dinilai masih terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan daya beli masyarakat.

"Maksudnya, mahal. Ekonomi masih sulit dan belum stabil, itu jawaban paling banyak. Poin pentingnya dari ini adalah kekhawatiran finansial," ucap Akbar saat seminar dan diseminasi kajian dengan tema "Implementasi Kebijakan BBM Euro 4–6: Siapakah Kita? Membedah Potensi Dampak Ekonomi dan Sosial Peningkatan Kualitas BBM".

Rata-rata harga maksimum yang bersedia dibayar masyarakat untuk bensin Euro-4 adalah Rp11.938 per liter, sedangkan untuk diesel Euro-4 sebesar Rp8.739 per liter. Artinya, lanjut Akbar, meskipun memiliki kekhawatiran terkait finansial, responden masih memiliki kesediaan membayar atau willingness to pay yang positif. Dalam kesempatan tersebut, Akbar juga menjelaskan dampak dari implementasi BBM Euro-4, salah satunya adalah melambatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2040.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga karena tekanan inflasi, mengingat harga BBM Euro-4 yang lebih tinggi. "Dampaknya itu (implementasi BBM Euro-4) terhadap pertumbuhan ekonomi memang negatif, maksudnya mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi semakin kecil seiring dengan waktu," kata Akbar.

Selaras dengan dampak itu, mayoritas responden memiliki preferensi agar kebijakan BBM Euro-4 diimplementasikan secara bertahap. Selain itu, implementasi BBM Euro-4 juga membutuhkan skema subsidi BBM yang baru. "Perlunya skema subsidi BBM yang tidak memengaruhi fiskal," ucap Akbar.