NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerjasama dengan Northern Territory (NT) Australia untuk mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kerjasama ini berfokus pada rantai pasok mineral kritis dan strategis, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global, sekaligus mendukung upaya NT Australia untuk diversifikasi pasokan mineralnya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arie Havas Oegroseno menekankan pentingnya diversifikasi kemitraan tidak hanya dengan negara, tetapi juga dengan negara bagian yang memiliki kapasitas signifikan dalam industri mineral kritis.

"Nota Kesepahaman ESDM dengan NT Australia ini dapat menjadi model bagi Pemerintah Indonesia untuk melihat berbagai negara bagian penting dan strategis di Australia untuk bekerja sama," tutur Arie.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, muatan kerja sama ini sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru saja disahkan. Fokus kebijakan pengembangan mineral dan batubara Indonesia mengacu pada tujuan utama yang mencerminkan keseimbangan antara prioritas ekonomi, lingkungan, dan sosial.

"Fokusnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan prioritas pada penelitian, inovasi, dan eksplorasi untuk memperkuat keamanan cadangan mineral," ujar Dadan pada acara Sosialisasi Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis, pada Selasa (18/2).

Dekarbonisasi industri pertambangan, menurut Dadan, adalah langkah penting, melibatkan adopsi energi terbarukan, elektrifikasi operasi pertambangan, dan teknologi canggih. "Indonesia juga menerapkan praktik untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem alam, memastikan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," jelas Dadan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Bisnis dan Hubungan Asia Northern Territory Australia Hon Robyn Cahill berharap agar kemitraan ini dapat segera diimplementasikan melalui kerja sama konkret di tingkat industri dan pemerintah. "Sumber daya kami terus bertambah setiap hari, kami menemukan cadangan dan peluang baru, terutama di sektor mineral kritis. Banyak organisasi dan bisnis telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di wilayah kami karena peluang yang signifikan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Nota Kesepahaman Rantai Pasok Mineral Kritis dan Strategis sendiri telah ditandatangani kedua belah pihak pada 12 November 2024. Sebagai implementasi kerja sama ini, pada April 2025 akan diselenggarakan Roadshow Mineral Indonesia-NT Australia, berupa kunjungan perusahaan pertambangan Indonesia ke NT, Australia. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Sulawesi (Sorowako dan Morowali) atau Maluku (Teluk Weda) pada Mei 2025.

Tak hanya itu, pada tahun 2025 juga akan dilaksanakan studi dan pengembangan bersama dalam eksplorasi teknologi pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Juga pengembangan keahlian dan pelatihan dengan pembentukan program pendidikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Lebih anjut tidak hanya dengan Australia, sebelumnya Kemenerian ESDM juga Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Republik Turkiye Alparslan Bayraktar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang energi dan sumber daya mineral.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025, dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdo?an usai pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara.

"MoU antara kedua negara ini akan membuka peluang transfer teknologi dan inovasi di sektor energi, yang akan mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia. Dengan dukungan dan kolaborasi dari mitra internasional, kita dapat mengejar swasembada energi sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo," ujar Bahlil.

Lebih rinci, Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dengan Turkiye meliputi kerja sama tentang pembangkit listrik, distribusi dan transmisi listrik, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengembangan hidrokarbon, serta teknologi baru yang meliputi hidrogen, nuklir, dan baterai.

"Kerja sama ini akan berlaku selama lima tahun dan bisa diperpanjang dengan tambahan waktu lima tahun dengan kesepakatan antara kedua negara," jelas Bahlil.