NERACA

Jakarta - Ketua Umum Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut menyarankan pelaporan dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR) untuk menggunakan teknologi berbasis digital, seperti "blockchain", guna menghindari risiko penyalahgunaan. "Dengan teknologi ini, masyarakat dapat memantau alur dana CSR secara transparan dan real-time, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan," kata Mahir.

Pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat sipil juga perlu dilakukan untuk memantau tata kelola dana CSR secara transparan dan akuntabel. Dia pun mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana CSR, termasuk memperketat seleksi yayasan penerima dana CSR agar hanya pihak yang kredibel yang dapat menerima alokasi dana tersebut.

Menurut dia, langkah-langkah itu penting untuk diimplementasikan guna menghindari penyelewengan, seperti kasus yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan OJK baru-baru ini. Mahir menyayangkan dugaan penyalahgunaan dana CSR melibatkan dua institusi keuangan tersebut. Namun, dia mengapresiasi langkah penegakan hukum oleh Komisi Penyelidikan Korupsi (KPK). “Kami berharap kasus ini menjadi momen penting untuk memulihkan niat mulia dari program CSR dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga keuangan di Indonesia," ujarnya.

Mahir pun mengimbau dana CSR yang terbukti disalahgunakan harus dikembalikan kepada publik dalam bentuk program sosial yang memberikan manfaat dan berdampak nyata. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin layanan digital pemerintah atau government technology (govtech) dapat terintegrasi pada Agustus 2025. Govtech yang dimaksud terdiri atas empat pilar.

Pilar pertama terkait dengan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pilar kedua menyoal efisiensi belanja negara, yakni lewat sistem e-catalogue versi 6.0. Pilar ketiga terkait dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berusaha lewat sistem Online Single Submission (OSS). Ketua DEN menyatakan digitalisasi bukan hanya solusi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.