NERACA
Jakarta -  Program Makan Siang Bergizi (MBG) merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah diterapkan di sejumlah sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada awal tahun 2025. Seiring berjalannya waktu, program ini diharapkan bisa meningkatkan jangkauan dan jumlah penerima manfaat.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta agar pedagang dan kantin sekolah dilibatkan dalam MBG. Usulan ini ia sampaikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan MBG yang mana membutuhkan koordinasi dan dukungan dari banyak pihak.  “Di sekolah itu ada kantin dan pedagang-pedagang. Mungkin ke depannya mereka bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis untuk menyukseskan agar berjalan lancar,” ujar Herman melalui keterangannya, Rabu (15/1).

Tidak hanya itu saja, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan, MBG membutuhkan logistik yang besar dalam waktu bersamaan setiap harinya. Ia menyarankan, agar ada institusi khusus yang terstruktur hingga tingkat bawah untuk menangani hal ini supaya terkoordinasi dengan seluruh tingkatan pemerintahan.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga meminta masyarakat menurunkan daya kritisnya terhadap program yang baru berjalan selama sepekan ini. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, pintanya, memainkan peran yang krusial agar program ini dapat berjalan dengan baik dalam waktu dekat. “Untuk program yang baru berjalan ini, semua harus menurunkan daya kritisnya. Karena ini baru berjalan selama seminggu. Dalam sebulan ke depan, mungkin program ini sudah mulai berjalan dengan baik,” tuturnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis. “Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry. Menurut dia, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil. "Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Sedangkan Pengamat UMKM, Muhammad Arbani, mengatakan, Program Makan Bergizi adalah program yang sebenarnya 'sapu jagat'. Selain MBG memberikan kesempatan untuk anak sekolah mendapatkan gizi yang lebih baik dengan harapan tercegah dari stunting, ternyata ada beragam manfaatnya untuk perekonomian, mulai dari vendor makan bergizi gratis yang merupakan UMKM.

Belum lagi dari sisi logistik, menurut Arbani, kemungkinan besar pengemudi transportasi online memegang peran besar dalam proses distribusi terkait Makan Bergizi Gratis, pergerakan ekonomi di pasar, dan terserapnya tenaga kerja pada sektor informal. Sehingga ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo menuju 8 persen ekonomi Indonesia.

Meski begitu, Arbani mengingatkan jika UMKM yang terlibat dalam program MBG bukanlah usaha besar dengan 'embel-embel' UMKM. "Ada catatan agar program ini berjalan dengan baik. Pertama, harus dipastikan yang menjadi vendor dari Makan Bergizi Gratis ini adalah UMKM, bukan usaha besar dengan embel-embel UMKM," tegasnya.

Untuk itu, Arbani menyarankan perlu adanya wadah organisasi bagi UMKM agar bisa mendapatkan edukasi, pelatihan maupun advokasi hak UMKM yang terlibat dalam program MBG. "Perlu ada wadah organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk dapat mengedukasi, melakukan pelatihan serta mengadvokasi hak-hak para vendor UMKM," tukasnya. agus