NERACA

Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman mengatakan antisipasi dalam periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 oleh semua pihak, baik pemprov, pemda 27 kota/kabupaten, BI Jabar, OJK, BPS dan Forkopimda Jabar, menjadi kunci inflasi di Jabar tahun 2024 terjaga.

Pasalnya, sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan pemerintah pusat, inflasi harus dijaga 2,5 persen plus minus 1 persen yang berarti maksimal 3,5 persen untuk paling tinggi, dan paling rendah 1,5 persen.

"Antisipasi natal dan tahun baru ini tugas bersama, disebut gampang ya susah, disebut susah gampang juga, asal semua bisa gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," kata Herman selepas Highlevel Meeting TPID dan TP2DD, di Bandung, Rabu (11/12).

Dalam menjaga inflasi, kata Herman, ada empat kunci yang harus dilakukan, yang pertama memastikan ketersediaan pasokan tersedia, terutama untuk 12 bahan pokok penting, seperti beras, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng di 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 646 kelurahan.

"Jadi jangkauannya bukan hanya di kota/kabupaten saja, harus ke pelosok-pelosok," kata Herman.

Yang kedua, lanjut Herman, selain pasokan harus dipastikan tersedia, harga juga harus dipastikan terjangkau bagi masyarakat sehingga inflasi bisa terkendali.

Yang ketiga, ujar Herman, harus dibangun komunikasi yang efektif terutama ketika ada gejolak, agar bisa diidentifikasi sedini mungkin untuk mengatasinya.

"Pemprov Jabar sudah menyiapkan sebuah platform digital untuk memudahkan komunikasi, namanya Sistem Informasi Pengendalian Informasi Daerah (Silinda), tinggal entry di 27 kota/kabupaten dan terlihat nanti harga maupun ketersediaan untuk kemudian ditindaklanjuti," ujar Herman.

Yang keempat, kata Herman lagi, terkait dengan mobilitas yang harus dijaga, mengingat BMKG memprediksi bahwa akhir tahun ini sampai Januari, berpotensi adanya cuaca ekstrem.

"Kita harus waspada, waspada dan waspada, apalagi dua kabupaten/kota mengalami cobaan. Transportasi harus terjaga karena jika transportasi terganggu pasti akan berdampak terhadap supply and demand," ujarnya lagi.

Di lokasi yang sama, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar Muslimin Anwar sepakat bahwa cuaca ekstrem haruslah menjadi perhatian serius TPID, karena akan berdampak pada beberapa komoditas yang curah airnya tidak boleh lebih dari 200 mm.

Kemudian, kata dia pula, mengenai jumlah wisatawan yang akan merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang tentunya akan meningkat di Jabar yang akan menjadi "demand tool" atau akan ada penambahan permintaan untuk para wisatawan yang suplai kebutuhannya harus dijamin.

"Ini tentunya akan coba dihindari agar tidak terjadi kenaikan untuk beberapa komoditas yang biasa dikonsumsi oleh wisatawan," ujarnya.

Rekomendasi BI Jabar untuk inflasi, kata dia pula, adalah memastikan adanya keterjangkauan harga dengan melakukan operasi pasar ataupun Gerakan Pangan Murah (GPM) di beberapa tempat yang tepat sasaran, serta sidak untuk memastikan harga di pasar wajar.

Kemudian, kata dia lagi, dipastikan adanya kepastian ketersediaan pasokan dengan penguatan kerja sama antara kota/kabupaten di Jabar agar semua daerah merata.

"Kerja sama dengan luar Jawa Barat tentunya didorong juga namun harus mengetahui neraca pangan di Jawa Barat agar apabila telah dilakukan kerja sama di luar, tidak mengurangi suplai sehingga memberikan tekanan harga di Jawa Barat," ujarnya pula.

Terkait pasokan ini juga, kata Muslimin, perlu dilakukan sidak di 27 kabupaten dan kota untuk memastikan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penimbunan, serta dilakukan sosialisasi agar bijak berbelanja sesuai kebutuhannya.

"Terkait dengan distribusi yang berkaitan dengan cuaca juga harus dipastikan. Dishub juga sudah menyampaikan akan dilakukan pengaturan agar distribusi bahan pokok dan orang akan berjalan baik saat periode natal-tahun baru ini," katanya lagi.

Untuk inflasi di Jabar sendiri, BI Jabar masih optimistis ada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Ant