NERACA

Jakarta – Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan menyampaikan dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodir berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga bisa membantu atau men-support program prioritas tersebut,” kata Ferry, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan misalnya, secara historis sekitar 30 persen dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, menurutnya KUR, bisa gunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

"Untuk petani, peternak, nelayan maupun usaha produktif sektor pangan lainnya. Jadi ini yang kita harapkan juga, kita harapkan teman-teman penyalur dan penjamin juga bisa men-support ini dengan tetap menjaga penyaluran ke sektor-sektor yang menjadi prioritasnya pemerintah," jelasnya.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan guna pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program ini.

Kemudian untuk program prioritas di bidang perumahan, Ferry menyampaikan perluasan infrastruktur konektivitas dan dukungan pembangunan IKN oleh usaha produktif seperti penyediaan hunian tempat tinggal, kos-kosan, jasa travel menuju IKN dapat didukung juga dengan pembiayaan KUR. "Sehingga tadi ini bisa lebih mengakomodir kebutuhan perumahan yang kalau kita lihat dari targetnya pemerintah itu sekitar 3 juta rumah," sambungnya.

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan, untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, dapat memanfaatkan KUR melalui pembebasan akses KUR Mikro dan suku bunga tetap 6 persen kepada petani dengan luas lahan kurang dari 2 hektare.

Terakhir, untuk program hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah berencana menyediakan KUR khusus berbasiskan kelompok atau klaster dengan komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, klaster pariwisata atau komoditas produktivitas lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR. Pihaknya juga bakal mengembangkan skema KUR lainnya yang sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha produktif untuk diversifikasi sumber energi.