Oleh : Maya Naura Lingga, Pengamat UMKM

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah strategis dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan mendorong kolaborasi antara sektor formal dan informal.

Inisiatif tersebut dirancang untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang tidak hanya menyerap tenaga kerja secara masif, tetapi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Presiden Prabowo memperlihatkan komitmen serius dalam memajukan UMKM, sebuah sektor yang selama ini menyokong ekonomi rakyat kecil dan mendukung ketahanan ekonomi Indonesia di berbagai situasi.

Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar UMKM di Indonesia mampu berkembang dan naik kelas. Sebagai tulang punggung ekonomi negara, UMKM diharapkan mampu memperkuat ekonomi di lapisan bawah dan menengah.

Alumnus Universitas Trisakti tersebut menegaskan bahwa pihaknya tengah menyusun berbagai strategi untuk memfasilitasi kemajuan UMKM, termasuk dengan menjajaki kolaborasi antara sektor formal dan informal. Kolaborasi ini diyakini dapat membantu UMKM dalam menciptakan rantai pasokan yang kuat dan memperluas skala usaha mereka.

Maman mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama bagi UMKM adalah masalah pendanaan yang seringkali terbatas. Oleh karena itu, pendekatan integratif dengan melibatkan sektor formal diharapkan mampu menyediakan dukungan finansial lebih luas dan meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan.

Menteri UMKM juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal menyusul pemisahan dengan Kementerian Koperasi. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas kementerian dalam memajukan sektor UMKM, sekaligus memastikan transisi yang mulus dalam pengaturan struktur organisasi dan sumber daya manusia.

Langkah Presiden Prabowo dalam mendukung UMKM juga terlihat melalui rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemutihan utang para pelaku UMKM, termasuk petani dan nelayan.

Kebijakan pemutihan utang tersebut ditujukan untuk meringankan beban pelaku usaha kecil yang terkena dampak krisis ekonomi. Nantinya, bank akan menghapus hak tagih kepada peminjam yang utangnya sudah dihapusbukukan, memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk memulai kembali usaha mereka tanpa beban utang yang mengikat.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, melihat kebijakan pemutihan utang tersebut sebagai langkah signifikan yang berpotensi membawa dampak positif terhadap sektor UMKM. Dengan penghapusan utang, para pelaku UMKM, petani, dan nelayan akan mendapatkan kelonggaran likuiditas yang memungkinkan mereka meningkatkan daya beli serta menambah modal untuk mengembangkan usahanya.

Josua menilai, kebijakan tersebut akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan, yang menjadi tumpuan sebagian besar pelaku UMKM. Selain itu, dukungan modal dari kolaborasi dengan sektor formal diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka.

Selain itu, peneliti Citra Institute, Efriza, menilai bahwa inisiatif Presiden Prabowo untuk mendukung UMKM melalui kolaborasi sektor formal dan informal serta pemutihan utang menunjukkan visi yang kuat dan komitmen nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam pandangan Efriza, visi pro-rakyat yang diusung oleh Presiden Prabowo, bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mencerminkan semangat pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan akar rumput.

Langkah konkret seperti penyediaan makan bergizi dan susu gratis, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil, menjadi bukti bahwa pemerintahan ini benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan bertekad untuk melanjutkan kinerja pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada kemajuan ekonomi masyarakat.

Program-program yang diinisiasi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengedepankan visi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai status negara maju pada 2045.

Efriza menilai bahwa program tersebut dapat memperkuat persepsi masyarakat tentang pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai penerus yang kredibel dari kebijakan Presiden RI ketujuh Joko Widodo, yang telah berkontribusi dalam membangun pondasi ekonomi yang inklusif.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan saat ini, Prabowo Subianto memprioritaskan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai mitra dalam pembangunan. Pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam membangun kolaborasi antara sektor formal dan informal juga membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik.

Langkah strategis tersebut memungkinkan UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasokan yang lebih besar, memaksimalkan potensi mereka dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Program yang digulirkan oleh pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Secara keseluruhan, inisiatif Presiden Prabowo dalam mengembangkan UMKM dengan menggabungkan kekuatan sektor formal dan informal merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Melalui sinergi tersebut, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen besar dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dukungan yang diberikan kepada UMKM tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.