Langkah tegas Menkomdigi Meutya Hafid memberhentikan dengan tidak hormat terhadap 16 pegawai Komdigi yang terlibat 'perlindungan' situs judi online tentu patut diapresiasi sebagai upaya menciptakan sapu bersih. Selanjutnya masyarakat menanti gebrakan penindakan hukum oleh pihak kepolisian. Hasilnya memang belum terlalu terlihat, tetapi setidaknya kini publik melihat ada harapan dalam komitmen pemerintah memberantas judi daring secara serius.

Permainan judi dalam bentuk apapun, sama sekali tidak mengenal konsep tentang keberuntungan yang mengacu pada untung-rugi secara bisnis atau ekonomi. Lebih dari itu ada semacam ungkapan syukur karena terhindar atau tidak mengalami kejadian yang lebih buruk, meskipun sebenarnya tidak ada pihak yang beruntung dari sebuah musibah.

Paradigma seperti itu seakan menggambarkan kondisi penanganan judi online (Judol). Padahal sebagian masyarakat sudah menderita “sakit” akibat tergoda permainan Judol. Betapa hebatnya transaksi merasuk ke masyarakat berbagai golongan, cukup besar nilainya.

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, hingga bulan berjalan tahun ini (Oktober 2024) transaksi judol sudah menyentuh nilai Rp283 triliun. Bahkan dia memperkirakan besaran transaksi judi online hingga akhir tahun bisa mencapai Rp450 triliun.

Nilai bombastis itu tercatat di tengah keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online bentukan pemerintah yang mengeklaim telah mampu menurunkan jumlah akses masyarakat pada situs judol hingga 50%. Jika negara tidak hadir lewat satgas tersebut, transaksi judol tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp980 triliun lebih.

Beruntung ada satgas sehingga nilai transaksi judol bisa ditekan sampai separuh dari perkiraan. Namun, betulkah negara beruntung? Tidak bisa pula dikatakan seperti itu karena faktanya judol masih bisa merajalela. Selain transaksi yang terus meningkat, dampaknya ke masyarakat pun sungguh luar biasa. Korban-korban judol terus berjatuhan akibat tekanan ekonomi hingga kasus bunuh diri. Jadi, bila ada yang mengatakan siapa yang beruntung, maka sesungguhnya hanya para Bandar yang menikmati keuntungan.

Satgas Pemberantasan Judi Online dibentuk Presiden Jokowi  pada 14 Juni 2024 itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memiliki batas waktu kerja hingga Desember 2024. Artinya, kinerja mereka tinggal sisa waktu satu bulan dari sekarang untuk menuntaskan Judol secara paripurna.

Tidak hanya itu. Pemerintahan Prabowo melalui Menko Polkam Budi Gunawan (4/11) juga membentuk Desk Penanganan Judi Online. Desk khusus itu yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu memiliki masa kerja selama tiga bulan ke depan.

Patut diketahui, bahwa masyarakat sebenarnya tidak akan mempersoalkan penanganan judi daring yang kian meresahkan itu dipegang oleh satgas atau desk. Publik hanya butuh aparat penegak hukum yang tegas dan betul-betul mau bertindak cepat. Artinya, kita tidak mau melihat kerja aparat seolah tancap gas, tapi posisi persnelingnya masih terpasang netral.

Jika seperti itu, maka hanya suaranya saja yang menderu-deru, tetapi kenyataannya jalan di tempat. Mencitrakan diri bekerja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Mengaku sudah menekan 50% transaksi judol, nyatanya terjadi kenaikan transaksi dari tahun ke tahun. Tidak usah pula beralasan “masih untung” dengan memperbandingkan nilai potensi yang besar.

Apalagi, terakhir, ada fakta mengagetkan kita semua, dimana pihak kepolisian berhasil mengungkap, adanya peran pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pelindung situs judol. Padahal mereka yang seharusnya menjadi eksekutor menyikat bandar, malah merawat situs-situs terlarang itu. Pegawai kementerian yang dulu bernama Komunikasi dan Informatika itu bisa merawat 1.000 situs judol dari 5.000 situs yang harusnya mereka berangus. Oknum Komdigi (dulu Kominfo) menerima bayaran Rp 8,5 miliar per bulan untuk “merawat” 1.000 situs Judol @ Rp 8,5 juta. Menggiurkan penghasilan haram ini ketimbang gaji resmi pegawai kementerian pada umumnya.

Harus diakui, fakta tersebut tidak disadari oleh satgas dan pimpinan kementerian selama pemerintahan Jokowi. Keterlibatan para abdi negara itu baru terdeteksi di pemerintahan sekarang. Apakah ini berarti sapu dari pemerintahan baru sekarang lebih bersih daripada pemerintahan sebelumnya, itu akan terlihat dari perjalanan kinerja yang akan dilakukan selanjutnya.