NERACA

Ternate – Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri ESDM Yuliot meresmikan 14 secara serentak penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga klaster Maluku dan Papua. 14 Penyalur BBM ini merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 Tahun 2024 di seluruh Indonesia.

Yuliot mengatakan kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan perwujudan dari sila kelima dari Pancasila yang harus terus dilanjutkan agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

"Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," kata Yuliot sesaat sebelum meresmikan 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Maluku yang terpusat di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10).

Menurut Yuliot, Kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antardaerah dan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga meminimalisir konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini akan menimbulkan suatu konflik yang mungkin juga akan terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah," tutur Yuliot.

Sesuai arahan Wakil Menteri ESDM, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Kebijakan BBM Satu Harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas kedepan," kata Erika.

Target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.

Untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang juga turut mendampingi peresmian menyatakan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambah Riva.

Melalui BBM Satu Harga, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan dan memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan lancar sehingga multiplier effect bagi masyarakat atas kehadiran energi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," jelas Riva.

Sekedar catatan, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama untuk subsidi tahun depan (2025) tetap pada BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal ini yang diperlukan bagi sebagian masyarakat untuk menengah kebawah.

Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.

Pemerintah sendiri telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.