Oleh : Ahmad Febriyanto, Mahasiswa FEB Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hasil Survei Sosial Ekonomi Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2024 oleh Lembaga Penelitian Ekonomi Makro FEB-UI mencatat bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk kelas menengah telah mengalami penurunan. Sebelumnya, pada tahun 2023 total kelas menengah Indonesia mencapai 52 juta jiwa / 18,8% dari populasi. Sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa jumlah kelas menengah pada tahun ini mengalami penurunan dari 48,27 juta pada tahun 2023 menjadi 47,85 juta orang.

Masyarakat kelas menengah ini kemudian dikategorikan masuk dalam masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class. Kelas menengah rentan ini menurut Bank Dunia memiliki tingkat pengeluaran berkisar Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta atau 1,5-3,5 kali dari garis kemiskinan. Penurunan tingkat daya beli ini menjadi kajian utama dan bahasan menarik, sebab kelas menengah menjadi salah satu kontributor penting perekonomian Indonesia.

Kelas menengah memiliki implikasi penting dalam meningkatkan kekuatan perekonomian melalui daya beli. Pada tahun 2023 tercatat bahwa kelas menengah dan calon kelas menengah mengalokasikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan pangan. Peningkatan agregasi konsumsi bahan pangan ini menjadi salah satu stimulus pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kontribusi kelas menengah juga ditunjukkan melalui pembayaran pajak.

Setidaknya 50,7% penerimaan pajak disumbangkan oleh kelas menengah. Kelas menengah cenderung menerima subsidi yang lebih sedikit dibandingkan dengan calon kelas menengah. Lebih lanjut, 49,9% angkatan kerja nasional cenderung didominasi oleh kelas menengah. Kontribusi besar perekonomian tersebut telah menunjukkan bahwa kelas menengah memiliki implikasi penting. Namun problematika, penurunan kelas menengah perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Penyebab Utama

Efek scarring dari Covid-19 yang memberi dampak pada kerentanan perekonomian Indonesia disebutkan sebagai salah satu aspek utama yang juga berdampak pada ketahanan kelas menengah. Meskipun pandemic memberi dampak besar terhadap ketidakpastian perekonomian global efek ini tidak memberi dampak langsung terhadap kelompok kelas menengah. Efek langsung terhadap kelas menengah lebih berkaitan dengan kurangnya serapan pasar tenaga kerja. Serapan pasar tenaga kerja ini memiliki dampak komprehensif dan dapat dipandang dari berbagai sisi. Pertama, serapan tenaga kerja akan menjadi indikator keberhasilan industrialisasi di Indonesia.

Artinya peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan pembangunan yang terus berlangsung tampaknya belum memberi ruang bagi masyarakat kelas menengah untuk berkontribusi. Hal ini juga akan berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Pekerjaan formal dimaknai sebagi usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta dan dilakukan dalam usaha resmi. Dampak daripada Covid-19 menuntut sebagian besar sektor pemerintah dan swasta untuk melakukan PHK, sehingga mereka beralih pada pekerjaan non-formal.

Kedua, ketidakmampuan masyarakat kelas menengah untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja pada sektor formal menjadikan mereka terbatas secara sosial. Mereka memiliki kecenderungan untuk berada pada tahap stagnasi antara mendapat atau tidak mendapat subsidi pemerintah. Jika diamati, jaring sosial dan layanan publik sejauh ini lebih mengacu pada peningkatan masyarakat miskin dan tidak mempertimbangkan efek penumpukan yang akan terjadi pada kelompok kelas menengah. Himpitan tersebut ditambah dengan skema peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN yang erat kaitannya dengan konsumsi mampu memberi efek yang memberatkan bagi masyarakat kelas menengah. Mengingat bahwa dalam hukum Engel disebutkan bahwa jika pendapatan tetap maka alokasi untuk belanja dan pembelian bahan pangan cenderung meningkat. Sehingga, dampak PPN ini dapat mengurangi kemampuan daya beli kelas menengah, ditambah dengan skema peningkatan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Sebab, memang kelas ini memberi dampak penting pada dominasi penerimaan pajak di Indonesia.

Jaring dan Jala

Membentuk jaring dan jala perekonomian Indonesia tampaknya penting untuk menyelesaikan efek ini. Jala perekonomian bertujuan untuk menjaga penurunan kelas menengah melalui pemberian lapangan pekerjaan yang tepat sasaran bagi perekonomian mereka. Pemerintah perlu memperhatikan dominasi pekerjaan pada kelas ini. Berdasar pada catatan BPS masyarakat kelas menengah yang bekerja pada kelas menengah lebih banyak bekerja pada sektor informal.

Indikasi ini memberi gambaran bahwa pembangunan ekonomi padat karya untuk memberi ruang kerja formal bagi masyarakat kelas menengah. Aspek ini menjadi cukup mudah sebab Indonesia saat ini sedang menyemarakkan program hilirisasi. Hilirisasi harus memberikan value added yang lebih terhadap pembangunan bangsa secara langsung. Termasuk serapan tenaga kerja.

Sisi lain, kesempatan bekerja di instansi pemerintahan juga perlu dibuka untuk memungkinkan kelas menengah mendapatkan kesempatan bekerja secara formal. Sebagaimana fungsi jala untuk menjangkau sejumlah ikan di laut dengan kuantitas yang besar. Penyediaan lapangan kerja melalui industrialisasi dan keterbukaan sektor pemerintah tersebut dapat menjadi jala untuk menyelamatkan kelas menengah dari kerentanan.

Selanjutnya, jaring pengaman juga perlu dipasang untuk memastikan mereka tidak turun kelas menjadi calon kelas menengah atau bahkan masuk dalam kategori miskin. Pemerintah setidaknya dapat berfokus pada pemberian jaminan sosial dan subsidi kepada kelas menengah. Solusi ini mendorong untuk pemberian jaminan sosial dalam bentuk Kesehatan (BPJS) atau jaminan sosial lain (JKN) yang memungkinkan kelas menengah untuk tetap dapat mengalokasikan kebutuhannya dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial tersebut.

Meskipun, perhitungan ini perlu tepat sasaran untuk menghindari pembengkakan beban negara dalam menanggung rakyat. Mengingat mereka mendominasi pada sektor informal maka subsidi dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi sangat dibutuhkan. Adanya komitmen untuk menjaga kelas menengah agar tidak turun kelas dengan memberi dukungan dari atas melalui jala dan mencegah untuk tidak turun kelas menggunakan jaring dapat memungkinkan kelas menengah dapat naik kelas atau setidaknya dapat bertahan.