NERACA

Jakarta – Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) Rifki Ismal mengatakan masyarakat golongan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedikit yang memahami keuangan syariah.

“Ternyata di masyarakat itu yang paham ekonomi keuangan syariah dosen sama PNS. Pegawai non-PNS kecil sekali yang paham keuangan syariah, padahal pegawai non-PNS itu jutaan jumlah. Tapi dari survei, jumlah mereka ternyata tak begitu banyak yang paham dengan keuangan syariah,” ujarnya dalam “Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah”, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (26/9).

Selain itu, masyarakat yang memahami keuangan syariah kebanyakan berasal dari provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim dan memiliki tingkat keislaman cukup tinggi. Misalnya ialah provinsi yang banyak pesantren dan ulama otomatis memiliki tingkat literasi ekonomi syariah tinggi.

Sebaliknya, penduduk Muslim yang tak menjadi mayoritas di provinsi tertentu memiliki angka literasi ekonomi yang rendah. “Itu jadi PR (Pekerjaan Rumah) kita juga, bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat dengan ekonomi keuangan syariah,” ujar dia Berdasarkan survei terbaru dari BI tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang memahami keuangan sosial Islam (instrumen keuangan berupa zakat, infak, sedekah, hingga wakaf) belum merata.

Kebanyakan penduduk di tanah air disebut cenderung mengetahui wakaf hanya terkait dengan masjid, kuburan, panti asuhan, atau rumah tahfidz yang dibangun di atas tanah wakaf. Padahal, paradigma terkait wakaf di dunia internasional sudah sangat luas.

“Al-Azhar (Universitas di Mesir) dibangun di tanah wakaf. Kalau dalam konteks konvensional, Harvard University itu nilai endowment fund (dana abadi), kalau bahasa kitanya mungkin wakaf, endowment fund Harvard lebih tinggi dari cadangan devisa Indonesia,” ungkap Rifki.

Dalam kondisi ini, dia menilai peran jurnalis sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan sosial Islam. Hal ini mengingat angka literasi melek ekonomi syariah di Indonesia hanya 28 dari 100 orang menurut survei BI tahun 2022

“Peran dari jurnalis itu bagaimana meyakinkan mereka (masyarakat), tidak hanya paham, tidak hanya tahu, tapi teryakinkan. Mereka action, mereka langsung ambil peran, langsung ikut terlibat dalam pengembangan keuangan sosial Islam. Itu peran dari jurnalis sangat sentral sekali,” kata Direktur DEKS BI itu pula.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa berupaya memacu pengembangan keuangan syariah melalui peningkatan literasi di kalangan generasi muda. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, dibutuhkan pemahaman mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. "Jadi itu yang harus kita terus tingkatkan supaya kita bisa menjadi pemain utama dalam pengembangan syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Friderica.