Jakarta-Ekonom senior Indef Bustanul Arifin menegaskan, permasalahan penurunan kelas menengah ini harus menjadi perhatian bersama. Lantaran, kelas menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian. "Mengapa kita harus peduli? kelas menengah ini faktor penting dalam sosial, ekonomi, dan kita sebut sebagai peletak kualitas dari governance. Jika kelas menengahnya acuh ini trouble (masalah) dan kalau terlibat terlalu jauh juga tidak baik," ujarnya dalam diskusi publik,  Senin (9/9).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), adanya penurunan jumlah masyarakat kelas menengah pada tahun 2023 dari 23% menjadi 18,82% terhadap total penduduk di Indonesia. Sementara persentase jumlah penduduk kelas rentan meningkat dari 18,9% menjadi 20,32%, begitu pula masyarakat calon kelas menengah yang meningkat dari 49,6% menjadi 53,45%. Hal ini mengindikasikan bahwa kelas menengah mengalami “turun kelas”.

Bustanul menengaskan, pada intinya kelas menengah ini menentukan perubahan terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, kelas menengah juga memainkan peran sosial politik penting, mempengaruhi atau menentukan governansi, kualitas kebijakan dan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, kelas menengah berperan besar dalam proses demokratisasi, kebijakan ekonomi, dan perbaikan aransemen dan kualitas kelembagaan. Namun, dukungan kelas menengah terhadap reforma kebijakan ekonomi dan politik hanya dapat terwujud jika kebijakan sejalan dengan kepentingan mereka. "Apakah orang kecil tidak diperdulikan? tentu diperdulikan. Tapikan mereka (kelas menengah) sekali lagi driver, mereka penentu," ujarnya.

Selanjutnya, kelas menengah yang aktif secara politik cenderung mendukung demkorasi, walau mereka banyak tuntutan tentang kualitas pelaksanaan demokrasi itu. "Karena mereka tidak sekedar prosedural, mereka juga ingin terlibat. Yang menarik juga kelas menengah ini antara acuh tapi sok-so'an tak mau terlibat tapi sebetulnya terlibat," ujarnya.

Selain itu, Bustanul menuturkan Pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman negara lain dalam menangani permasalahan kelas menengah agar tidak terjadi revolusi seperti di Amerika Latin.

"Dalam beberapa pengalaman negara lain, terutama di Amerika Latin, kekosongan kelas menengah juga berdampak buruk. Jika menurun terlalu jauh dan menjadi kosong, kita khawatir akan terjadi revolusi," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa negara-negara di Amerika Latin dengan struktur kelas yang sangat timpang sering mengalami tekanan dan guncangan akibat kekosongan kelas menengah. "Lihat sejarah di Amerika Latin, seperti di Kolombia, Panama, dan Venezuela. Di sana, kelas menengahnya kosong. Jumlah tuan tanah besar, tetapi kelas menengahnya sedikit, dan mereka melompat ke kelas bawah yang informal. Ini sangat berbahaya," ujarnya.

Dampak Buruk

Menurut Bustanul, jika struktur perekonomian mengalami kekosongan kelas menengah, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. "Indonesia harus belajar banyak dari konteks negara-negara Amerika Latin. Demokrasi mereka semu. Apakah kita akan menuju ke sana dengan oligarki yang turun ke bawah?" ujarnya.

Oleh karena itu, permasalahan penurunan kelas menengah ini harus menjadi perhatian bersama. Kelas menengah memiliki peran penting dalam perekonomian.

"Mengapa kita harus peduli? Kelas menengah ini adalah faktor penting dalam sosial, ekonomi, dan menjadi peletak dasar kualitas tata kelola. Jika kelas menengahnya acuh, ini akan menjadi masalah. Namun, jika terlalu terlibat juga tidak baik," ujarnya.

Selain itu, kelas menengah berperan penting dalam menentukan perubahan perekonomian Indonesia. Kelas menengah juga memainkan peran sosial dan politik yang signifikan, memengaruhi atau menentukan tata kelola, kualitas kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Ekonom yang juga dosen Departemen Manajemen FEB Universitas Diponegoro, Rizal Hari Magnadi mengatakan salah satu penyebabnya menurunnya masyarakat kelas menengah adalah saat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti kemampuan beli atau konsumsi.

“Inflasi memang salah satu penyebab, tapi juga banyak disumbang faktor struktur ekonomi lainnya seperti kemampuan atau kapasitas ekonomi masyarakat dimana latar belakang pendidikan dan gaji tidak kompetitif di pasar tenaga kerja,” ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, pekan lalu.

Rizal menambahkan, hal ini disebabkan industri atau bidang kerja yang digeluti tidak menyumbang ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Artinya masyarakat kelas menengah yang turun kelas perlu dilihat profil spesifiknya.

Dalam menangani hal ini, menurut Rizal pemerintah harus menjaga bidang-bidang kerja dimana masyarakat mendapatkan pendapatan melalui kepastian regulasi dan kelengkapan infrastruktur. “Dibutuhkan desain produk perbankan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kelas menengah tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, turunnya jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat bulan cuma isapan jempol belaka. Turunnya jumlah kelas menengah dan daya beli masyarakat ini sudah dibuktikan oleh para pelaku usaha manakan dan minuman.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan, pelaku usaha makanan dan minuman olahan sudah terdampak fenomena turunnya daya beli masyarakat. Sayangnya, Adhi belum mau mengungkapkan nilai penurunan transaksi perdagangan pelaku  usaha di bawah naungan GAPMMI. "Kami dari industri juga merasakan, memang daya beli kelas bawah ini agak berat," ujarnya Jakarta, Rabu (4/9).

Penurunan daya beli masyarakat ini disebabkan oleh melambungnya aneka harga pangan. Di sisi lain, pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang menyebabkan daya beli menurun. "Karena memang beberapa kenaikan harga dan di samping itu banyak pengeluaran masyarakat yang harus ditanggung," tegas dia.

Atas kondisi tersebut, GAPMMI meminta pemerintah untuk kembali menggenjot penyaluran bantuan sosial (bansos). Antara lain bantuan langsung tunai (BLT) untuk segera menggenjot daya beli masyarakat. "Kita berharap pemerintah bisa lebih fokus bagaimana meningkatkan daya beli kelas bawah ini. Misalnya BLT, BLT itu mungkin perlu digalakkan lagi, supaya bisa menggairahkan pasar terlebih dahulu," tegas dia.

Sebelumnya BPS menggelar press conference dengan tema Menjaga Daya Beli Kelas Menengah Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia pada hari ini. Dalam pemaparannya, BPS menyatakan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan pada 2023 jika dibanding 2019.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah kelas menengah di Indonesia turun. Tercatat, jumlah kelas menengah pada 2019 mencapai 57,33 juta orang. Jumlah penduduk kelas menengah ini menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Fenomena penurunan jumlah penduduk kelas menengah dipicu akibat dampak pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Namun, BPS tidak mengungkapkan jumlah penduduk kelas menengah pada 2020 lalu akibat anomali pandemi Covid-19. "Kalau tahun 2020 agak anomalikan dia, pada saat pandemi covid 19. Datanya ada tapi tidak kami tampilkan," ujar Amalia, belum lama ini.

Pada 2021 jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan tajam menjadi 53,83 juta atau setara 19,82 proporsi penduduk. Dia menyebut, penurunan kelas menengah ini masih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. "Jadi, ini sudah kami prediksi akibat pandemi Covid-19 menimbulkan scarring effect," ujarnya. bari/mohar/fba