Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 721.684.480.000. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas tersebut, komisi juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp375.072.026.000 untuk penguatan peningkatan budaya literasi dan peningkatan layanan internal.

Selanjutnya, Komisi X DPR RI menyampaikan pagu sementara Perpusnas pada RAPBN TA 2025 beserta usulan tambahan tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendorong Perpusnas agar menyusun strategi perencanaan yang lebih adaptif kepada kebijakan pemerintahan yang akan datang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN 2025-2029.“Kemudian kami juga mendorong Perpusnas agar usulan tambahan juga digunakan untuk prioritas nasional yang mengalami penurunan sasaran cukup signifikan yaitu program perpustakaan yang terakreditasi, koleksi KCKR yang terhimpun, bahan perpustakaan naskah kuno yang dialihmediakan dan perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tuturnya di Jakarta, pada Jumat (6/9).

Dia menambahkan, Perpusnas agar mendukung dan memperkuat program pembangunan perpustakaan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan melibatkan publik pada program-program di daerah.“Termasuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan agar diperkuat untuk memperluas kebudayaan literasi di daerah. Dan terakhir agar Perpusnas RI walaupun sudah tetapi kami ingin menegaskan agar lebih proaktif lagi melakukan koordinasi dengan komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan terkait DAK agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran,” jelasnya. 

Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya perpustakaan di daerah-daerah perbatasan untuk menumbuhkan nasionalisme anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut. “Mudah-mudahan bisa dibantu dengan perpustakaan. Apakah dengan perpustakaan desa, pojok baca dan seterusnya atau mungkin bisa dititipkan di pos-pos lintas batas jadi kerjasama dengan imigrasi, menitipkan buku-buku perpustakaan di situ,” ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap agar ada terobosan sederhana namun mengena, untuk meningkatkan literasi masyarakat desa di daerah, seperti motor perpustakaan keliling.“Bantuan mobil Perpusnas kepada pemerintah kabupaten itu mereka sudah anggarkan, tetapi kalau bantuan motor perpustakaan untuk desa-desa itu lebih bermanfaat karena lebih langsung ke jantungnya gitu,” tuturnya.

Plt. Kepala Perpusnas E.Aminudin Aziz menjelaskan bahwa Perpusnas telah mengubah orientasi rencana program prioritas tahun 2025 dan seterusnya untuk disesuaikan dengan program prioritas dari pemerintahan baru.

Adapun program-program tersebut adalah program peningkatan layanan literasi yang berkualitas dan merata, program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), program penguatan komunitas dan penggerak literasi, serta program pembiasaan kegemaran membaca.“Kami betul sangat peduli terhadap hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu pimpinan misalnya akreditasi perpustakaan. Mulai tahun ini kami memang mengganti sistem akreditasi bukan hanya akreditasi, tapi pada saat yang sama kita juga akan memperoleh data-data tentang status dari perpustakaan itu,” jelasnya.

Terkait Karya Cetak dan Karya Rekam Analog (KCKR) penggayaan literasi, lanjutnya, Perpusnas sangat memperhatikan keberadaan perpustakaan di daerah 3T. Selain itu, daerah yang belum memiliki pusat bacaan masyarakat juga diperhatikan melalui kerja sama dengan Kementerian Desa.