NERACA

Jakarta - Aktivis Budaya yang juga calon legislatif (caleg) terpilih Rahayu Saraswati menyebut pentingnya membangun kedaulatan Indonesia melalui budaya.

‘Penting bagi kita untuk duduk bersama, bergandengan tangan, think of the best way forward (berpikir maju) untuk membuat instrumen kedaulatan Indonesia, dan itu termasuk budaya di dalamnya, jadi bagaimana kita bisa betul-betul berdiskusi publik, berpikir bersama untuk bisa menjadikan mimpi terbentuknya Kementerian Kebudayaan menjadi kenyataan,” katanya dalam diskusi publik “Kebudayaan dan Industri Budaya” di M Bloc Space, Jakarta, Senin (2/9).

Rahayu juga menyebutkan pentingnya mengesampingkan ego di masing-masing sektor dalam setiap diskusi-diskusi publik agar kebudayaan di Indonesia dapat lebih maju.

“Kalau tetap yang ada (pola pikir) nah itu kan idenya kubu itu, ini kan kita jalannya dengan kubu si B, kemudian ‘ah mengapa membantu, selama ini saja kita tidak dibantu’, seberapa sering saya mendengar ‘ngapain bayar pajak orang selama ini kita tidak pernah menerima', Saya berharap seluruh yang hadir dalam diskusi ini bisa terbuka pikirannya, bagaimana kita bisa betul-betul diskusi publik,” paparnya.

Ia menekankan, pentingnya berpikir bersama untuk membuat strategi dan instrumen yang fungsinya untuk kedaulatan Indonesia, utamanya di bidang budaya untuk Indonesia Emas 2045.

“Apa yang kita bayangkan adalah Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia dihormati, disegani, dipandang hebat, bahkan mungkin gelombang Kpop kalah, dengan apa yang Indonesia bisa sajikan dan tampilkan di kancah dunia, dan dunia bisa melihat luar biasa ini Nusantara,” tuturnya.

Sementara itu, Akademisi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) Manneke Budiman mengemukakan pentingnya Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri dan tidak secara sekunder berada di bawah Kementerian Pendidikan agar masyarakat dapat lebih terlibat dan memahami arah kebudayaan Indonesia ke depan.

“Kita yang mengamati budaya masih bingung ini mau ke mana, jadi kementerian ini tidak boleh sekunder di bawah pendidikan, perlu ada komitmen budaya dari pemerintahan yang baru, menjadikan diplomasi budaya sebagai soft power,” kata dia.

Ia menyebutkan pentingnya meletakkan budaya secara keseluruhan menjadi sebuah dasar rujukan, tidak terbatas pada ekonomi.

“Ada suatu kecenderungan bahwa ekonomi adalah segala-galanya. Kita mau mencoba memberi pandangan ke depan, bahwa kebudayaan ada di basis sebagai pengembangan investasi. Jadi, semangatnya datang karena kita mau memelihara dan membangun kebudayaan kita,” ucapnya. Ant