Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Statistik pada dasarnya bukan sekedar deretan angka semata tetapi rangkaian angka yang mampu memberikan makna terhadap berbagai interpretasi. Oleh karena itu, sejatinya di era kekinian peran dan fungsi dari statistik bukan sekedar menyajikan data hasil sensus, baik itu sensus pertanian atau sensus penduduk. Artinya, perlu edukasi secara sistematis dan berkelanjutan agar ke depan masyarakat bisa semakin melek statistik. Memang tidak mudah untuk menciptakan proses secara sistematis dan berkelanjutan karena mayoritas yang melek statistik adalah di negara industri maju, sementara persepsian yang terjadi di negara miskin berkembang cenderung kurang responsif terhadap statistik.

Kerancuan terhadap esensi statistik dan implementasinya maka peran BPS sebagai ujung tombak atau subyek dari statistik itu sendiri menjadi sangat penting dan karenanya fakta ini menjadikan BPS tidak hanya melakukan pendataan dan survei semata tapi juga harus menjelaskan makna dari data dan angka yang direkap sesuai peruntukan dan tentu aspek nilai kepentingannnya. Oleh karena itu peran dan fungsi BPS tidaklah mudah karena ada berbagai aspek yang mendasarinya. Paling tidak, realitas ini bisa terlihat dari pemerintah yang harus menyampaikan informasi ke publik tentang sejumlah kasus yang tentu harus ada data pendukung untuk penyampaian informasi tersebut.

Fakta lain yang juga menarik dicermati adalah terjadinya serangkaian data ganda di tiap pelaksanaan pesta demokrasi yang kemudian menjadi kambing hitam dengan dalih KTP ganda dan penggelembungan suara. Ironisnya, kasus ini cenderung terus berulang setiap hajatan pesta demokrasi. Tudingan juga muncul baik dari petahana atau pesaingnya yang sejatinya keduanya berharap bisa memenangkan persaingan di pesta demokrasi. Realitas ini seharusnya menjadi pembelajaran agar ke depan pasca hajatan pesta demokrasi tidak kembali terulang. Namun sayangnya yang terjadi justru sebaliknya bahwa pemutakiran data setiap menjelang pesta 5 tahunan demokrasi selalu saja terjadi tudingan rekap data di berbagai daerah yang kemudian ganda.

Kasus-kasus tentang data ganda dan penggelambungan data menjadi isu klasik hajatan di pesta demokrasi. Oleh karena itu, bukannya tidak mungkin pada Desember 2020 nanti ketika ada hajatan 270 pilkada serentak juga akan muncul  tudingan kambing hitam yang berdalih data ganda yang terjabar di Daftar Pemilih Sementara dan Tetap. Padahal, tahun 2020 kali ini juga sedang berlangsung sensus penduduk yang diharapkan bisa memberi data terbaru dan update data untuk berbagai kepentingan.

Oleh karena itu, tidak mudah untuk bisa meyakinkan tentang data dan angka kepada publik terutama jika ada potensi kepentingan dan politisasi tertentu. Paling tidak argumennya bisa saja terlihat dari kasus pembagian bansos dan atau subsidi tertentu. Selain itu, juga ada kasus politisasi data dari kemiskinan yang biasanya juga sangat rentan menjelang pesta demokrasi.

Data, angka dan fakta kemiskinan cenderung terus berubah setiap saat dan tentu kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mendulang suara bagi kemenangan dan atau mengalahkan petahana di berbagai hajatan pesta demokrasi. Artinya, petahana pasti akan menjelaskan bahwa saat masa pemerintahannya jumlah kemiskinan menurun signifikan dan sebaliknya penantang pasti akan menyerang dengan data-data kemiskinan yang naik signifikan juga.

Fakta tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa tidaklah mudah untuk bermain-main dengan data, angka dan fakta sehingga disinilah peran strategis dari BPS untuk bisa menjelaskan kepada publik tentang interpretasi data dan angka yang ada.