Penurunan Kemiskinan Melambat, Ada Apa?

Oleh: Sarwani

Wajah-wajah lusuh kurang makan, berbalut pakaian asal menutup badan, tidur beralaskan material seadanya banyak ditemukan di perkotaan maupun di perdesaan. Mereka adalah 25,14 juta orang anak bangsa yang masih berada dibawah garis kemiskinan absolut. Nasib kurang beruntung membawa mereka kepada kehidupan yang serba kekurangan.

Selama 74 tahun merdeka, Indonesia masih menyisakan 25,14 juta (9,41 persen) penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Disebut miskin karena pendapatan mereka tidak sampai Rp425.250 per kapita per bulan per Maret 2019.

Jumlah orang miskin ini memang terus menurun. Pada September 2014, tepat sebulan sebelum Joko Widodo dilantik menjadi presiden RI, tingkat kemiskinan masih bertengger di level 10,96 persen. Selama 4,5 tahun masa kepemimpinannya  terjadi penurunan kemiskinan absolut sebanyak  1,55 persen. Patut diacungi jempol Jokowi sudah berusaha mengangkat nasib saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Tetapi mengapa penurunan angka kemiskinan melambat?

Untuk mengukur seberapa besar penurunan kemiskinan tersebut terjadi, bisa diambil perbandingan dengan masa pemerintahan sebelumnya.   Pada  2009 yang merupakan tahun pertama periode II kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditemukan fakta terjadi penurunan kemiskinan dari  13,74 persen ke 11,25 persen atau sebanyak 2,49 persen yang berarti 1,6 kali lipat dari pencapaian Jokowi pada periode pertama. Adakah kebijakan yang tidak efektif pada masa pemerintahan Jokowi  jilid I? Adakah aspek yang diabaikan?

Jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun pemerintahan Jokowi tertulis tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 7-8 persen pada 2019 atau penurunan kemiskinan sebesar 2,96-3,96 persen.

Bahkan dengan mengambil batas atas target di level 8 persen dan dengan memperhitungkan sisa masa pemerintahan jilid I Jokowi sampai  September 2019 kelar, pengentasan kemiskinan hanya tercapai 52,4 persen dari target.  Mengapa begitu besar gap antara target dan realisasi? Terlalu tinggikah targetnya atau ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan pada periode tersebut?

Harus diakui menurunkan kemiskinan setelah menembus angka satu digit lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen sehingga diperlukan terobosan baru.  Mengaca kepada rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019, pemerintahan Jokowi pada periode II perlu  mengambil pelajaran agar penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis, namun jangan juga pesimistis. Jadi, seberapa besar target penurunan yang  realistis bisa dicapai? 

Masih adanya 8 provinsi –sebanyak 14,12 persen dari provinsi yang ada-- dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5 kali kemiskinan nasional  yakni  Aceh (15,3 persen), Bengkulu (15,2 persen), NTB (14,6 persen), NTT (21,1 persen), Gorontalo (15,5 persen), Maluku (17,7 persen), Papua (22,2 persen) dan Papua Barat (27,5 persen), menunjukkan persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR)  besar yang harus dituntaskan dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah yang  membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif, dan komprehensif.

Rencana kerja seperti apa yang harus disusun pemerintah agar jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan cepat berkurang? Apakah diperlukan penambahan anggaran dalam program pengentasan kemiskinan? Perlukah swasta dilibatkan dalam penanganannya? Bagaimana dengan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, apakah diperlukan dana dan program khusus? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Modal BUMN dari Utang, Jangan Jadikan Sapi Perah

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Banyak orang mengatakan Indonesia negara kaya. Ini hanya ilusi…

Omnibus Law Cipta Kerja Untungkan Pekerja Perempuan

  Oleh : Rengganis Parahita, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Omnibus Law Ciptaker masih menjadi polemik karena masyarakat terbagi…

Disiplin Protokol Kesehatan Kunci Sukses Produktif di Era AKB

Oleh: Siska Aprilia, Pengamat Kebijakan Publik Pandemi COVID-19 mengubah pola perilaku masyarakat di berbagai bidang. Mulai dari adanya pembatasan sosial…

BERITA LAINNYA DI Opini

Modal BUMN dari Utang, Jangan Jadikan Sapi Perah

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Banyak orang mengatakan Indonesia negara kaya. Ini hanya ilusi…

Omnibus Law Cipta Kerja Untungkan Pekerja Perempuan

  Oleh : Rengganis Parahita, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Omnibus Law Ciptaker masih menjadi polemik karena masyarakat terbagi…

Disiplin Protokol Kesehatan Kunci Sukses Produktif di Era AKB

Oleh: Siska Aprilia, Pengamat Kebijakan Publik Pandemi COVID-19 mengubah pola perilaku masyarakat di berbagai bidang. Mulai dari adanya pembatasan sosial…