Pemkot Sukabumi Berencana Akan Pasang Tapping Box

NERACA

Sukabumi - Untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menghindar adanya tingkat kebocoran dalam segi pajak. Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dalam waktu dekat akan melakukan pemasangan tapping box (mesin pencatat transaksi) di wajib pajak, seperti hotel dan restoran.

"Mudah-mudahan bulan Oktober mendatang tapping box sudah terpasang di hotel dan restoran, meskipun jumlahnya belum banyak," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, Dida Sembada di kantornya, Kamis (23/8).

Dida menjelaskan, pemasangan alat pencatat transaksi ini merupakan bagian program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Sukabumi terpilih. Sedangkan jumlahnya belum bisa dipastikan karena pengadaannya bekerjasama dengan Bank BJB. Harga satu unit mencapai belasan juta rupiah.“Pemasangannya nanti kerjasama dengan dengan BJB, nanti BJB yang mengadakan, jadi tergantung kemampuan BJB juga,” ungkapnya.

Alat pencatat transaksi ini dipasang di mesin kasir yang terkoneksi dengan admin di BPKD Kota Sukabumi. BPKD menggandeng BJB lantaran bank ini merupakan kas daerah Pemkot Sukabumi.“Kalau usulan kami sebanyak-banyaknya, mengenai jumlahnya tergantung kemampuan keuangan BJB. Tapi untuk tahap awal di hotel dulu,” kata Dida.

Dida mengatakan, potensi pajak daerah di Kota Sukabumi masih cukup besar. Bahkan selama ini menjadi primadona untuk PAD Kota Sukabumi. Meski, tingkat penghuni (occupancy) hotel di daerah ini berfluktuatif.“Ramenya kan pada akhir pekan atau libur,” katanya.

Makanya Dida berharap, pemasangan tapping box ini bisa menaikkan  pendapatan asli daerah (PAD). Wajib pajak (WP) tidak bisa lagi mengelak untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan petugas pun tidak bisa lagi berbuat curang.“Persoalan pajak itu kan bisa dari sisi WP yang nakal atau petugasnya yang nakal. Dengan tapping box persoalan itu bisa dihilangkan. Sebab tapping box itu juga gunanya untuk mengawasi,” ujar Dida.

Dida mengajak semua pihak mendukung peningkatan perolehan pajak. Sebab, peningkatan pajak bukan hanya tangungjawab pemerintah daerah saja, tapi juga berbagai pihak, termasuk legislatif, wajib pajak dan masyarakat.“Saya mengajak semua pihak agar potensi hotel dan restoran ini bisa tergali dengan bantuan teknologi,” tandasnya. Arya