Jakarta-Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kondisi infrastruktur dalam negeri dinilai tertinggal dibanding negara berkembang lain secara nilai per kapita. Bank Dunia juga memberi empat masukan positif lainnya kepada Presiden Jokowi.

NERACA

Hal itu disampaikan perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/6). Dalam pertemuan itu, Jokowi turut didampingi sejumlah menteri. "Jadi Indonesia dibanding negara berkembang lain masih perlu membangun infrastruktur, terutama yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi maupun listrik," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/6).

Selain masalah kelanjutan infrastruktur, Bambang memaparkan Bank Dunia memberi empat masukan lain kepada pemerintah dalam mengelola ekonomi lima tahun ke depan. Pertama, agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) mendapat perhatian, khususnya dengan fokus di bidang pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan vokasi.

Dia mengatakan, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia masih perlu membangun infrastruktur. Terutama, yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi maupun listrik.

Kedua, Indonesia diminta menjaga keseimbangan sumber daya alam (SDA). Menurut Bambang,  SDA harus bisa dimanfaatkan, tetapi saat bersamaan pemerintah harus memperhatikan pemanfaatan yang berkelanjutan. Ketiga, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Sementara dari segi pengeluaran diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan efisien.

Terakhir, Bank Dunia menyampaikan agar Indonesia mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor. Selain itu diharapkan investasi tersebut bisa mendorong RI masuk ke dalam rantai perdagangan global. "Indonesia harus lebih aktif meningkatkan foreign direct investment (FDI). Karena ternyata FDI kita kalah jauh dibandingkan Vietnam, misalkan untuk negara sesama Asia Tenggara," ujarnya.

Menurut Bambang, pandangan dari perwakilan Bank Dunia itu bisa menjadi masukan bagi pihaknya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Targetnya tentu pada tahun 2030, Indonesia sudah bisa lebih memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya," ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves mengatakan pihaknya melaporkan program kerja Bank Dunia di Indonesia selama satu tahun terakhir. Selain itu, pihaknya juga mengulas pinjaman selama satu tahun terakhir. "Kami hanya melaporkan apa yang telah kami lakukan selama tahun fiskal kemarin, pinjaman yang kami kucurkan. Perbincangan yang kami miliki sangat informal," ujarnya.

Rodrigo menyatakan tidak ada penawaran pinjaman kepada Jokowi dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu. Ia berharap pemerintah memperhatikan dengan seksama apa yang sedang terjadi pada ekonomi global saat ini, khususnya soal perang dagang Amerika Serikat dengan China.

"Ada awan hitam yang menggelantung karena perang dagang. Semoga saja negosiasi antara dua negara kuat (AS-China) segera terjadi agar dampak perang dagang tak berdampak semakin buruk untuk semua pihak," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Menurut dia, masukan tersebut sangat penting bagi pemerintah, khususnya untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sehingga, pada 2030 Indonesia dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. "Tentunya dari pihak kami di Bappenas akan memasukkan poin-poin penting tadi ke dalam RPJM 2020-2024," ujarnya.

Sebelunya, Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao, di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand. Pertemuan dilakukan sebelum Presiden Jokowi berangkat menuju Pangkalan Militer Don Muang untuk bertolak ke Jakarta.

Menlu Retno Marsudi menjelaskan Presiden ADB menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi yang telah membawa ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi cukup baik. "Nakao memuji manajemen fiskal dan makroekonomi Indonesia yang solid, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 3,2%, serta kehati-hatian manajemen fiskal dan cadangan devisa," ujar Retno seperti dikutip dari Setkab, kemarin.

Menurut Menlu, Presiden ADB menilai bahwa Indonesia merupakan salah satu contoh dari ekonomi yang bertumbuh kembang dengan baik di kawasan.

Penghambat Pertumbuhan

Namun, sebelumnya Kepala Bappenas mengungkapkan salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Hal tersebut tampak dari kajian yang telah dilakukan pihaknya. "Growth constrain study yang dilakukan oleh Bappenas, disimpulkan bahwa regulasi dan institusi adalah the most constrain bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya di  Jakarta, pekan lalu.

Hasil studi menunjukkan bahwa dari kaca mata investor, regulasi maupun institusi di Indonesia dipandang kaku dan tertutup. Selain itu, kualitas institusi juga menurun karena adanya praktik korupsi maupun inefisiensi. "Kita harus pahami, kita harus sadari. Tidak boleh gampang menyangkal kita sudah pada tahap yang sudah sangat berkualitas," tegas Bambang.

Selain itu tentu lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga menjadi sorotan. "Penting untuk memahami rezim regulasi dan institusi yang membuat tidak lepas dari cepat tidaknya pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Regulasi yang kaku dan lemahnya kualitas institusi bakal membuat Indonesia menjadi tidak menarik bagi investor. Hal ini akan berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi. Ujung-ujungnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi. "Kalau sudah tertutup pasti tidak attractive bagi investor," ujarnya.

Sebagai contoh, Bambang menuturkan kemudahan berbisnis dalam perdagangan lintas batas atau ekspor dan impor. Jika dibandingkan dengan negara pear, nilai Indonesia untuk kemudahan berusaha di sektor ini jauh lebih rendah.

"Misalnya EODB 2019, maka untuk sub component trading cross border, kita lihat Indonesia, sample 2 kota utama Jakarta dan Surabaya. Indonesia nilainya 67,3 jauh di bawah Malaysia 88,5, Thailand 84,7, lalu Vietnam dan Filipina," ujarnya.

Regulasi yang kaku juga akan menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi (high cost economy). Hal ini tentu akan menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia. bari/mohar/fba