NERACA

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) fokus membangun kawasan transmigrasi di perbatasan negara yang ada di Kalimantan. "Tahun ini, kami punya program pembangunan pemukiman transmigrasi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan. Hal itu dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerataan pembangunan daerah," ujar Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2DT) Kemendes PDTT, Ratna Dewi Andriati, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/3).

Pembangunan kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan, lanjut dia, sangat penting karena perbatasan sangat rentan terhadap pencaplokan tapal batas wilayah negara, penebangan liar, penangkapan ikan ilegal, hingga perdagangan manusia. "Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan juga sangat sedikit, termasuk fasilitas komunikasi dan informasi," jelasnya.

Hasil identifikasi diusulkan alokasi peruntukan lahan untuk program transmigrasi seluas 1,8 juta hektare yang berada di kawasan hutan produksi. Sementara lahan potensial untuk program transmigrasi seluas 696.060 hektare. "Kami dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) masih melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap alokasi peruntukan lahan transmigrasi," papar dia.

Terdapat delapan wilayah kabupaten yang menjadi daerah tujuan transmigrasi yakni Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, Mahakam Ulu, Malinau, dan Nunukan. "Pembangunan di kabupaten-kabupaten itu dilakukan secara bertahap," jelasnya.

Pada 2016, kegiatan pembangunan pemukiman dilakukan di lima kabupaten dengan total 421 kepala keluarga yakni Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sambas. "Tahun depan, kami merencanakan akan membangun tiga satuan pemukiman yang meliputi 1.000 kepala keluarga," katanya.

Selain di perbatasan Kalimantan, pihaknya juga melakukan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kemudian di kawasan Paguyaman Pantai, Gorontalo dan juga Natuna, Kepulauan Riau. Sebelumnya, ia mengatakan, sekarang ini sedang dilakukan program transmigrasi untuk daerah kawasan perbatasan. Dengan melaksanakan pembangunan secara langsung terhadap masyarakat perbatasan.

Dengan tujuan yaitu bagaimana masyarakat perbatasan menjadi lebih sejahtera dan merasa bagian NKRI. Untuk itu kita akan membangun pemukiman dan lingkungan masyarakat dan melakukan penataan persebaran penduduk perbatasan. Melaksanakan program transmigrasi dengan memprioritaskan masyarakat local atau penduduk setempat. Selanjutnya dalam hal melaksanakan program transmigrasi itu lahan dan masyarakatnya harus sudah siap dan dalam kategori 'clean and clean' sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah.

Membangun pemukiman yang layak huni dan memberdayakan masyarakat serta lahan yang ada harus diproduktifkan. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.