Sambut hari jadi ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) tampil sebagai salah satu kontributor penting pembangunan berkelanjutan di wilayah ini, khususnya di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Tak hanya menggerakkan roda ekonomi daerah, PT GKP juga secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam tata kelola lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional.

GM Government Relations & Permitting PT GKP, Bambang Murtiyoso dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menyampaikan, beberapa saat yang lalu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Konkep. Dimana Perseroan menyatakan ke semua stakeholder jika kontribusi PT GKP bukan hanya dalam bentuk finansial. “Kami berusaha agar kehadiran kami membawa nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya di Pulau Wawonii. Kami percaya, kemajuan industri harus berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat," ujarnya.

Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan pada 2007 hingga 2025, PT GKP telah memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui pembayaran pajak daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 116 miliar. Angka ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional, melalui tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konkep, Safiuddin Alibas menjelaskan, tercatat di Laporan BPS 2024, setidaknya selama dua tahun terakhir, sektor pertambangan berhasil berkontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konkep Rp 185,21 Milliar pada 2022 dan Rp 192,60 Milliar pada 2023.“Saat ini, memang sektor pertambangan menjadi salah satu dari tiga kekuatan utama penopang perekonomian (pertanian dan pembelanjaan pemerintah) Kabupaten Konkep,” terangnya.

Disampaikannya, masuknya tambang terbukti memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, masyarakat jadi memiliki daya beli dan konsumsi yang lebih besar. Melihat seluruh perkembangan positif ini, Saifuddin menilai, jika perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konkep, dalam mengelola dan menjaga pembangunan melalui ruang investasi.“Prinsip pemerintah itu harus terbuka dengan investasi, harus selalu menyiapkan diri. Kami harus bisa memastikan adanya alokasi sumber daya, memastikan distribusi berjalan dengan baik, dan memastikan stabilitas ekonomi. Maka, sudah menjadi tugas pemerintah pula untuk mengatur regulasi, di mana salah satunya adalah mendorong investasi bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

PT GKP baru saja meraih Penghargaan PROPER Peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk periode 2023–2024. Penghargaan ini diberikan atas upaya serius PT  GKP dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan pemenuhan regulasi lingkungan, terutama di wilayah pulau kecil.

Head of HSE Department PT GKP, Aladin Sianipar menyampaikan, keberhasilan tersebut adalah bukti dari hasil kerja keras seluruh tim, termasuk keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat yang bersama-sama memastikan aktivitas tambang yang berjalan di pulau kecil bisa dilakukan selama sesuai dengan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.“Kami mengedepankan pendekatan preventif dan partisipatif. Kami terus berupaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan biodiversitas, pengelolaan limbah, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan reklamasi lahan pasca-tambang,” ungkapnya.