NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengajak seluruh penyuluh pertanian di Indonesia untuk merapatkan barisan dan serentak mengawal penuh pelaksanaan program-program strategis Kementerian Pertanian (Kementan). 

Pasalnya, lanjut Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, sesuai Inpres No 3 Tahun 2025, penyuluh pertanian kini langsung berada di bawah arahan Kementan sebagai ujung tombak percepatan swasembada pangan.

 “Aturan sudah kita siapkan, kemudian Anda semua sekarang baru dalam tahap sosialisasi, tapi programnya sudah jalan, bayangkan kalau penyuluh pertanian ini kompak, serempak, rapatkan barisan, semua tugas dilaksanakan, maka kesejahteraan pertanian meningkat, InsyaAllah nanti penyuluh pertaniannya juga kesejahteraannya ikut meningkat,” kata Mas Dar.

Mas Dar juga sekaligus mengapresiasi peran sentral penyuluh dalam peningkatan produksi pertanian nasional. Saat ini, kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto sangat berpihak pada petani seperti pemenuhan pupuk subsidi 100 persen, penetapan harga gabah Rp.6.500 per kilogram, serta pengalihan peran Bulog untuk menyerap gabah petani secara langsung. 

“Bulog berhasil meningkatkan serapan gabah hingga 2.000 persen dibanding tahun lalu. Tapi jangan lupa, semua itu tidak akan terjadi tanpa peran penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan,” tambah Mas Dar. 

Sebagai bentuk apresiasi dan pemacu semangat, Kementan akan melakukan pemeringkatan terhadap 37.000 penyuluh pertanian berdasarkan capaian luas tambah tanam (LTT), indeks pertanaman (IP), dan produktivitas padi tertinggi. Sebanyak 5.000 hingga 10.000 penyuluh terbaik akan diberikan kendaraan dinas sepeda motor.

“Ini bukan undian. Kami terapkan sistem meritokrasi. Yang bekerja lebih keras, lebih berdampak, itulah yang kami hargai. Anda semua punya peluang besar bahkan untuk menjadi Dirjen, Sekjen, hingga Menteri Pertanian,” kata Mas Dar.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan tujuan dari Kornas penyuluh pertanian se-Indonesia adalah menguatkan kesiapsiagaan penyuluh pertanian mendukung swasembada pangan dengan percepatan LTT, peningkatan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas padi, serta meningkatkan komitmen dalam mendorong dan mengawal akselerasi program utama Kementan. 

“Peserta yang hadir secara offline sebanyak 5.000 orang yang terdiri dari perwakilan penyuluh seluruh Indoensia dan peserta online sebanyak 32.000 ribu yang bergabung disetiap BPP,” kata Idha. 

Bersamaan, Penyuluh Pertanian Kab. Bone, Rizal mengungkapkan rasa bahagianya karena saat ini penyuluh pertanian di daerahnya secara bertahap menjadi pegawai Kementan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penyuluh.

“Ini pertama kali saya datang ke Jakarta dan itu untuk menerima hadiah dari Pak Menteri karena kami selalu aktif dilapangan dan aktif melaporkan peningkatan LTT dan IP di daerah kami,” kata Rizal.

Rizal juga kepada pemerintah yang terus mengawal dan turun langsung ke lapangan guna memastikan produksi petani Kabupaten Bone berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, petani juga diberikan sarana dan prasarana produksi yang tepat dalam peningkatan produksi.

“Berkat Opla, IP kami meningkat dari 1 ke 2, ada juga dari 2 ke 3 dan produksi gabah kita juga meningkat dari 5 ton menjadi 7 ton hingga 8 ton per hektare. Terima kasih Pak Mentan dan Pak Wakil untuk bantuan yang diberikan,”kata Rizal.

Terkait swasembada pangan, berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi. Adapaun untuk swasembada pangan dilakuman dengan beberapa langkah mulai dari intensifikasi hingga ektesifikasi atau perluasan lahan. Hal ini penting untuk menciptakan ketahanan pangan.

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, demi ketahanan nasional.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan survival bangsa. Jika ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegas Presiden Prabowo.

Salah satu kebijakan utama yang ditekankan adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500/kilogram (kg) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Petani harus sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500, dan saya siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa mekanisme pasar tetap berlaku, tetapi tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia juga harus bisa. Kalau tidak mau, tutup saja. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Ini masalah hidup dan mati,” tegas Presiden Prabowo.