NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh kemandirian ekonomi desa, khususnya di wilayah pesisir melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Oleh sebab itu, KKP menggelar sosialisasi nasional kepada 4.059 penyuluh kelautan dan perikanan untuk mendukung program tersebut.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A mengungkapkan, “koperasi Merah Putih adalah bagian dari gerakan nasional membangun ekonomi desa dari bawah. Kita sedang menghidupkan semangat gotong royong dan kedaulatan ekonomi.”

Program ini merupakan pengejawantahan Asta Cita ke-6 yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. 

"Dalam hal ini, KKP mendapat mandat membina dan membentuk 2.921 koperasi yang terdiri dari koperasi baru, koperasi eksisting yang diperkuat, serta koperasi mati suri yang direvitalisasi," tegas Didit. 

Sampai saat ini, KKP mencatat sekitar 20.000 kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan yang potensial dapat ditumbuhkembangkan menjadi Koperasi Merah Putih. Selain itu terdapat 921 koperasi eksisting binaan KKP, yang terdiri dari 636 koperasi aktif dan 285 tidak aktif yang dapat ditransformasi menjadi Koperasi Merah Putih.

Dalam sesi diskusi terbuka, Penyuluh KP dari berbagai daerah menyuarakan komitmennya. Dari barat ke timur, Padang (Sumatera Barat), Salatiga (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), hingga Papua, para penyuluh menyatakan kesiapan mereka menjadi garda depan dalam mendorong terbentuknya koperasi berbasis desa yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Sesuai amanat Inpres, KKP melalui penyuluh KP bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar hasil laut, dan petambak garam, agar dapat menjadi bagian dari koperasi Merah Putih. Sebagai informasi, sejumlah koperasi eksisting binaan KKP, di antaranya di Cilacap, Lombok, dan Palembang, telah mulai mengembangkan model koperasi terintegrasi.

Koperasi Merah Putih dirancang kelak memiliki unit usaha strategis yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa, antara lain: gerai sembako, apotek murah, cold storage, pupuk, unit simpan pinjam, hingga logistik hasil laut. Selain itu, koperasi juga diarahkan untuk mengelola komoditas sektor kelautan seperti garam rakyat, budi daya rumput laut, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil laut.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan pentingnya koperasi Merah Putih untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan di wilayah pesisir. Keberadaan koperasi membuat setiap nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir memiliki akses terhadap kelembagaan ekonomi yang kuat.

Seperti diketahui, Pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Koperasi secara terpisah sebagai upaya mengembalikan peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih.

Program ini dirancang untuk membantu desa-desa di seluruh Indonesia agar lebih maju dan sejahtera. Pemerintah menargetkan koperasi ini hadir di 70.000 hingga 80.000 desa, dengan harapan bisa meningkatkan perputaran ekonomi hingga Rp 7 miliar per desa per tahun.

"Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya," ujar Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

Koperasi Desa Merah Putih terus berinovasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui berbagai program dan strategi yang diterapkan di berbagai sektor. Dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koperasi ini telah mengimplementasikan langkah-langkah progresif dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, serta digitalisasi layanan keuangan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menekankan pentingnya peran desa dalam perekonomian nasional. Saat ini, sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa.

”Tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi. Oleh karena itu, koperasi ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Ujar Tito

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta berbagai asosiasi terkait guna memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini. Dengan berbagai program yang mendukung UMKM, sektor pertanian, serta digitalisasi keuangan, koperasi ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.