NERACA

Jakarta - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa bakal mengubah tatanan sosial dan ekonomi pedesaan. "Dengan adanya Kopdes akan tercipta yang namanya distribusi pemerataan. Bahkan, hampir semua sektor ekonomi pedesaan menjadi milik masyarakat melalui Kopdes Merah Putih," kata Budi Arie.

Budi Arie merujuk provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki 3.137 desa, yang bila anggaran per desa sebesar Rp5 miliar, maka ada sekitar Rp15 triliun dana yang berputar di desa-desa di sana. 

"Ini jelas akan memiliki dampak luar biasa pada ekonomi di desa-desa di seluruh NTT," ucap Budi Arie.

Oleh karena itu, Budi Arie menilai, kerja sama antara Kemenkop dan Pemprov NTT diharapkan bisa segera mewujudkan Kopdes Merah Putih untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie memaparkan beberapa tahap pembentukan Kopdes Merah Putih dalam koridor peran pemerintah daerah. Pertama, pemetaan data. Di dalamnya mencakup pemetaan desa yang belum memiliki koperasi dan desa yang memiliki KUD potensial, hingga pemetaan lembaga atau paguyuban yang berpontensi menjadi kelembagaan koperasi.

Kedua, indentifikasi potensi usaha yang menjadi unggulan di desa, termasuk  identifikasi calon mitra dan pasar potensial.

Ketiga adalah mitigasi risiko yang di dalamnya mencakup identifikasi potensi risiko dalam pembentukan Kopdes Merah Putih. "Juga, mitigasi risiko pada kelembagaan koperasi oleh JF Pengawas Koperasi dan Korwil," kata Budi Arie.

Keempat, lanjut Budi Arie, pendampingan dalam musyawarah desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, pendampingan perubahan Anggaran Dasar Koperasi,  hingga pendampingan SDM pengurus dan pengelola koperasi.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi juga menegaskan bahwa pengelolaan Kopdes Merah Putih harus profesional dan transparan. Pasalnya, eksistensi Kopdes ini harus berkelanjutan, karena bukan sekadar membangun fisik tapi juga membangun orang dan sistemnya. 

"Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik, dan sebagainya," papar Budi Arie.

Budi Arie meyakini kelembagaan Kopdes Merah Putih bisa segera direalisasikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. "Kita sedang menunggu Inpres yang saat ini dalam tahap harmonisasi, makin cepat makin baik," ucap Budi Arie.

Lebih dari itu, Budi Arie juga berharap para pengurus Kopdes Merah Putih berasal dari pemuda-pemuda desa setempat.

Ditambahkan Budi Arie, dari pemetaan desa yang sudah dilakukan, ada desa yang sudah memiliki koperasi, BUMDes, sampai desa yang sama sekali tidak memiliki lembaga ekonomi (BUMDes dan koperasi) sebanyak 9.440 desa. 

"Karakteristik desa itu unik-unik, tidak bisa sama antar desa itu. Nah, fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi ini semua. Ini kan pekerjaan lintas K/L," ucap Budi Arie.

Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan program bagus maka harus dipastikan dapat berjalan dengan baik, khususnya di NTT. "Kopdes harus dikelola dengan baik, oleh jajaran pengurus yang baik," kata Gubernur NTT.

Nantinya, lanjut Emanuel, bila aturan main (Juklak dan Juknis) sudah keluar, maka sebagai Provinsi Koperasi, NTT siap menjadi yang terdepan untuk membentuk Kopdes di seluruh desa di NTT.

Emanuel mengakui, saat ini sudah memiliki dua Koperasi yang bisa menjadi Kopdes Merah Putih, yakni yang koperasi nelayan di Kota Kupang dan yang bergerak di sektor pertanian. "NTT siap sebagai salah satu pelopor Kopdes merah putih. Nanti, kita tinggal menyesuaikan dengan aturan yang bakal keluar," kata Emanuel.

Terkait Kopdes Merah Putih , Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih harus bisa segera direalisasikan, selambat-lambatnya selama enam bulan ke depan. "Jadi, nanti setelah aturan selesai, ini bisa rampung," kata Zulkifli.

Zulkifli menambahkan bahwa koperasi desa itu merupakan hasil dari keputusan musyawarah masyarakat dan pemerintah desa, dimana musyawarah desa yang memutuskan skema pembentukannya. Bila di desa tersebut sudah ada koperasi, Gapoktan, BUMDes, dan lainnya, bisa digabungkan menjadi Kopdes Merah Putih, atau, bisa juga bikin yang baru.

"Itu semua akan diputuskan oleh musyawarah desa. Para Kades tidak perlu khawatir, karena ini semua untuk kemajuan desa," kata Zulkifli.

Terkait anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli menyebutkan nanti akan dikeluarkan aturan berbentuk Instruksi Presiden atau Inpres yang akan segera dirumuskan.

Zulkifli menyebutkan bila Kopdes sudah memiliki usaha pokok yang sudah ada dan berjalan, maka mereka yang paling depan dalam pengadaan pupuk bagi petani, pembelian gabah dari petani, hingga menjadi fungsi pergudangan bagi produk-produk petani. "Pokoknya, Kop Des bisa menyuplai aneka kebutuhan masyarakat," pungkas Zulkifli.