NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Menteri  Desa  dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang  “Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Pengembangan Desa Ekspor”. PenandatangananMoU dilaksanakan di kantor Kemendes PDT, Jakarta pada Kamis, (27/2).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, sinergi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kemendes PDT bertujuan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terutama menyangkut butir keenam, yaitu “Membangun  dari  Desa  dan  dari  Bawah  untuk  Pemerataan  Ekonomi  dan  Pemberantasan Kemiskinan”.

“Upaya ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kemendag dan Kemendes PDT dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya di wilayah perdesaan, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,”ujar Budi.

Ruang lingkup kerja sama terdiri atas penguatan rantai pasok dalam negeri, pengembangan komoditas  potensial, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta  kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.  

Kesepakatan bersama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani. Penandatanganan tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatanganan MoU lainnya antara Kemendes PDT dan  sejumlah instansi pemerintah pusat lainnya dan badan usaha milik negara.

Budi mengungkapkan, melalui kolaborasi ini, pemerintah akan fokus pada pemanfaatan sumber daya  bersama untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Salah satu di  antaranya,  yaitu melalui penguatan ekosistem kewirausahaan di desa, terutama badan usaha milik desa (BUMDes) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar dapat bersaing di pasar global.

“Desa memiliki kekayaan alam dan produk unggulan yang dapat bersaing di pasar global. Produk hasil pertanian yang berkualitas tinggi, kerajinan tangan, dan produk olahan makanan tradisional menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan. Di sinilah peran strategis BUMDes, sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola masyarakat desa, untuk mengoptimalkan potensi tersebut,” terang Budi.

Sementara itu, Budi melanjutkan, UMKM memiliki peran fundamental dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dan berpotensi dapat mempercepat pertumbuhan ekspor nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen atau senilai Rp9.580 triliun. 

“Kami harap, ekspor dari UMKM dapat berkontribusi terhadap target peningkatan ekspor pada 2025 dengan proyeksi peningkatan ekspor sebesar 7,1 persen,” tambah Budi. 

Budi mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kesepakatan bersama ini.  Diharapkan, komitmen dan kerja sama yang telah terjalin dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat upaya bersama memperluas akses produk Indonesia ke pasar global. 

Selain itu, Budi berharap upaya dapat mendorong pertumbuhan ekspor, baik melalui BUMDes maupun UMKM yang tersebar di 75.753 desa seluruh Indonesia. 

“Mari kita jadikan BUMDes dan UMKM motor penggerak ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi positif bagi perekonomian nasional,” jelas Budi.

Lebih lanjut, Kemendag tidak hanya bersinergi dengan Kemendes PDT. Sebelumnya Kemendag  bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) siap ekspor. Sinergi ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang memiliki lingkup kerja sama dalam hal penguatan rantai pasok dalam negeri, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan dukungan skema pembiayaan, serta kegiatan lainnya yang disepakati kedua pihak. 

Pelaksanaan nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak, yang dibuat oleh para pihak atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak yangmengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan, nota kesepahaman ini  merupakan langkah strategis Kemendag dan KemenBUMN dalam memperkuat sinergi untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional melalui UMKM.  

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia serta memperluas akses pasar domestik dan global.

"Melalui kolaborasi ini, kita akan fokus pada pemanfaatan segenap sumber daya bersama untuk dapat  menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional, utamanya bagi UMKM dan industri lokal untuk tumbuh dan bersaing di pasar global," ujar Roro. 

Roro pun mengungkapkan, UMKM memiliki peran fundamental sebagai penggerak perekonomian Indonesia. 

“Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 61 persen atau senilai Rp9.580 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” urai Roro.