NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi BBM subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Semua diharapkan bisa berlaku satu harga. Namun begitu, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dan menegaskan bahwa penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang, Sebagaimana dikutip, kemarin.

Pernyataan tersebut merespons bergulirnya isu penghapusan BBM bersubsidi. Dia menekankan BBM subsidi tidak bisa dihapus begitu saja tanpa dibahas di legislatif. Dia membenarkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan subsidi BBM tepat sasaran. Sehingga, kata dia lagi, diperlukan pembenahan dalam penyaluran BBM subsidi tersebut.

"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," kata dia pula. Di sisi lain, Bambang meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyatakan pernyataan Luhut bukan mengarah pada penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema.

"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani," katanya lagi.

Sebelumnya, Luhut mengatakan ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai penerapan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan subsidi yang selama ini kerap terjadi di Indonesia.

"Secara konsep, menuju subsidi yang tersasar lebih baik dan harga BBM yang merata adalah kondisi yang ideal. Subsidi BBM saat ini terus menerus digunakan orang mampu dan industri yang tak berhak, sehingga yang penting adalah langkah kecil untuk pemantauan dan penyasaran BBM subsidi tersebut,” kata Putra.

Menurutnya, selama masih ada perbedaan harga BBM di berbagai wilayah, potensi penyimpangan akan tetap ada. Hal itu membuat kebijakan BBM satu harga menjadi salah satu solusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi praktik penyelewengan di lapangan.

Putra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem distribusi BBM. Dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemantauan distribusi BBM dapat dilakukan secara lebih ketat, serta tren konsumsi yang tidak wajar bisa dianalisis dengan lebih akurat.

“Dengan adanya teknologi digital dan AI memang kali ini bisa membantu mengurangi beban pemantauan manual, dengan catatan titik-titik kunci penyaluran BBM dan penyelewengannya benar diintegrasikan dengan baik,” katanya lagi.