Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah dipastikan tak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta yang membutuhkan dukungan demi mewujudkan peniangkatan kualitas pendidikan yang merata. "Oleh karena itu, ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk membantu sekolah swasta dalam program ini," ujar Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri Kemenko PMK Katiman dalam keterangannya di Jakarta.

Katiman mengatakan pemerintah memiliki prioritas untuk memastikan setiap daerah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden yang menegaskan program prioritas pada revitalisasi sekolah, membangun sekolah unggul, dan mempercepat digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. "Fokus utama dalam program ini adalah pemerataan sarana dan prasarana (sarpras), digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah unggulan," kata dia.

Selain revitalisasi fisik, Katiman menyampaikan pemerintah juga menaruh perhatian pada masalah kekurangan guru di daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia Timur. Banyak kasus di mana sekolah sudah berdiri, tetapi tidak memiliki tenaga pendidik yang cukup. Bahkan, di beberapa wilayah konflik, guru memilih meninggalkan tempat tugas karena alasan keamanan.  

"Kami mendapat laporan bahwa di beberapa daerah, tentara ikut mengajar anak-anak karena tidak ada guru yang bertahan lama di sana. Ini menjadi tantangan yang harus kami hadapi dengan solusi yang tepat," kata Katiman. Kemudian, Pemerintah juga tengah membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan, baik yang bersifat baru maupun transformatif. 

Sekolah unggulan baru akan dibangun dari nol di empat lokasi awal, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Sementara itu, sekolah unggulan transformatif akan ditingkatkan dari sekolah-sekolah yang sudah berkualitas tinggi agar sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

"Program ini diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global, bahkan mampu masuk ke 100 universitas terbaik dunia," kata dia. Asdep Katiman juga menyatakan selain pembangunan fisik, digitalisasi pendidikan juga menjadi bagian dari agenda pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan yang lebih bijak terkait penggunaan media sosial oleh anak-anak dalam proses pembelajaran. Mengacu pada kebijakan di beberapa negara seperti Australia, yang melarang dan membatasi anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial tertentu, Indonesia juga tengah mempertimbangkan pendekatan serupa untuk melindungi peserta didik dari dampak negatif teknologi.

Kemudian, program pembangunan SMA Unggul Garuda diharapkan bisa berjalan mulai tahun ini agar hasilnya bisa diukur sebagai capaian dari Pemerintahan Kabinet Merah Putih. "Dengan demikian, program ini dapat diukur efektivitasnya dan memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan Indonesia," kata dia.