NERACA

Jakarta – Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi menyampaikan pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor- sektor yang memiliki bargaining power (daya tawar tinggi) bagi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Dalam jangka pendek, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasi sektor-sektor apa saja di dalam negeri yang memiliki daya tawar tinggi bagi pemerintahan Donald Trump. "Misalnya, sektor- sektor seperti ekonomi digital, mineral kritis, dan kita harus siap dengan sektor-sektor spesifik atau komoditas apa yang bisa kita tawarkan,” ujar Dandy dalam Media Briefing bertajuk "Pelantikan Trump, Dinamika Baru Persaingan AS-China, dan Tantangan bagi Indonesia" di Jakarta, Selasa (21/1).

Pasca pelantikan, Donald Trump bersama timnya telah membuat dokumen Bernama “America First Trade Policy” yang akan mengatur mengenai perdagangan di AS. Dalam dokumen itu, Dandy menjelaskan bahwa terdapat salah satu klausul (ketentuan), yang mana pemerintah AS ingin mendorong untuk mengidentifikasi negara-negara yang mempunyai sektor spesifik, yang memiliki keunggulan secara komparatif (comparative advantage).

“Ini yang bisa kita liat sebagai peluang, dengan catatan bahwa AS dapat memiliki ekspor market akses kepada American workers, farmers, ranchers, dan service provider,” ujar Dandy. Pasca pelantikannya, Donald Trump langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan penting yang akan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi global, geopolitik, serta pergerakan harga aset-aset di pasar keuangan.

Lebih dari sekitar 80 Perintah Eksekutif atau Executive Order dikeluarkan oleh Donald Trump tidak sampai 24 jam dari waktu pengambilan sumpah jabatan, salah satunya yaitu dokumen America First Trade Policy yang mengkaji kelayakan penerapan External Return Service (ERS) untuk memungut tarif, bea, dan pendapatan terkait perdagangan luar negeri lain.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) akan tetap mencatatkan surplus saat Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS ke-47.

Ia menilai bahwa pengalaman pada periode pertama kepemimpinan Trump memberikan peluang tersendiri bagi Indonesia. "Faktanya di termin pertama justru pada masa (kepemimpinan) Trump, perdagangan kita naik," kata Susiwijono.

Menurut dia, tetap menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan surplus perdagangan yang signifikan. "Sehingga saya sih yakin, di era Trump ini pun kita masih akan bisa lebih tinggi lah," ujarnya. Meski pun demikian, dirinya memberikan catatan untuk tetap hati-hati terhadap kebijakan tarif AS yang berpotensi dikenakan ke China.

Selain itu, ia  turut menyoroti potensi tantangan terkait kebijakan tarif dan subsidi kendaraan listrik (EV) yang direncanakan oleh Trump. Kebijakan tersebut bukan tak mungkin berdampak pada industri EV dan otomotif Indonesia. "Kita hitung dulu deh semuanya, kita belum yakin betul arahnya Trump ke mana. Terutama masalah-masalah yang teknis ya, tariff policy dan sebagainya, kita pastikan dulu," jelasnya.

Ia membeberkan bahwa diskusi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk Kementerian Luar Negeri, juga sedang dilakukan untuk memitigasi dampak kebijakan ini. Pemerintah tengah mengkaji strategi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah perubahan kebijakan AS.

Lebih lanjut, Susiwijono mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan tarif di era Trump kedua ini dapat memengaruhi arus modal global, terutama yield investasi. Namun, ia menilai langkah Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan dalam menjaga suku bunga kompetitif mampu mendorong stabilitas investasi. Adapun BI telah menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen.

"Yang paling penting kita harus antisipasi dengan perubahan pemerintahan baru di AS ini masalah outflow kita. Ini saya kira menjadi penting, dari bank sentral nanti kebijakan suku bunganya, demikian juga dari kebijakan fiskal kita dan yang tidak kalah penting di sektor riil-nya, kita juga dengan teman-teman seluruh industri dan sektor teknis ini nanti harus menjaga betul," tuturnya.