NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino menginginkan agar Pramono Anung dan Rano Karno (Doel)  yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 dapat melakukan akselerasi pejabat-pejabat definitif.

Wibi mengatakan, saat ini masih banyak kepala dinas, wali kota, camat hingga lurah yang kosong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga, terjadi rangkap jabatan.

"Harapan kita, Pak Pram dan Bang Doel itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat," ujarnya, usai diskusi Ngobrolin Jakarta (Ngojak) bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat," Rabu (15/1)

Menurutnya, untuk formasi jabatan yang masih dijabat Plt harus cepat diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan etos kerja yang luar biasa.

"Apalagi, saya juga mendengar Pak Pram hanya akan satu periode, capaian dalam lima tahun ini akan sangat Progresif. Kita akan tunggu," terangnya.

Dalam diskusi bertajuk "Mengawal Program Pembangunan Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2024-2029", politisi muda Partai Nasdem ini berharap, kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta bisa berjalan baik dan sukses.

"Dalam konteks saya yang juga sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, saya ingin Mas Pram dan Bang Doel mampu merubah fasad-fasad Jakarta, Jakarta menjadi lebih hijau dan rindang, trotoar dan jalannya bagus, hingga tidak ada lagi kabel udara semrawut. Sehingga, semua bisa merasakan Jakarta yang menyenangkan dan aman," ucapnya.

Ia juga menginginkan, agar sebelum masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir, Teguh Setyabudi harus mampu mengorkestrasi seluruh jajaran agar ketika Pram-Doel resmi menjabat sudah jelas alur koordinasinya.

"Bahkan, kita ketahui juga sudah ada tim transisi. Ini saya kira tentu menjadi bagian mengorkestrasi, mengoordinasikan itu," kata Wibi.

Sementara itu, Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Syaiful Jihad turut menegaskan pentingnya pengisian pejabat definitif.

"Sebagai catatan, Mas Pram tentu sudah melakukan mapping. Termasuk, adanya pejabat OPD maupun BUMD yang dalam pelaksanaan Pilkada mendukung paslon tertentu, meski secara sembunyi-sembunyi. Pasti sudah ada di saku Mas Pram," bebernya.

Syaiful mengingatkan, agar Pram-Doel dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk melakukan akselerasi terhadap visi dan misi maupun janji kampanye yang akan direalisasikan.

"Ini akan menjadi dasar, termasuk untuk kebutuhan alokasi anggarannya," pungkasnya. Mohar