NERACA

Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi menjadi kunci bagi Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi dengan negara-negara lain.

Ia mengingatkan bahwa tenaga kerja Indonesia masih didominasi kelompok dengan status pendidikan terakhirnya berada di level rendah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Shinta menyebutkan persentase masyarakat yang lulusan sekolah dasar (SD) masih tinggi yakni mencapai lebih dari 30 persen.

“Pendidikan harus menjadi satu kunci. Kemudian kita lihat masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan baru, berarti kan pelatihannya, ada upskilling dan reskilling. Ini juga harus menjadi perhatian Indonesia,” kata Shinta usai ditemui dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip, kemarin.

Shinta menambahkan bahwa SDM dengan kemampuan mumpuni juga dibutuhkan untuk mendukung Indonesia memasuki industri manufaktur tingkat tinggi serta industri berbasis digital. Dengan begitu, dunia usaha dan daya tarik investasi Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

Terkait dengan tenaga kerja asing (foreign talent) yang masuk pasar Indonesia, ia terbuka dengan hal tersebut selama kebutuhan tenaga asing memang diperlukan untuk bisa membantu Indonesia dalam hal transfer teknologi.

Meski begitu, Shinta tetap menekankan fokus peningkatan SDM dalam negeri sehingga kebutuhan industri bisa dipenuhi oleh bangsa sendiri. “Kalau kita membawa foreign talent untuk bisa membantu dari segi transfer teknologi, dari segi peningkatan industri, oke-oke saja. Tapi jangan lupa bahwa kita PR kita ada di masyarakat kita dengan workforce kita di dalam negeri,” kata dia.

Di samping dari sisi SDM, ia turut menggarisbawahi kunci lain yang harus diperbaiki agar Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, yakni ketersediaan infrastruktur pendukung untuk bisa meningkatkan kemampuan pengembangan dunia usaha.

Terakhir, menurutnya, reformasi birokrasi juga perlu dilakukan pemerintah Indonesia sehingga minat investasi semakin meningkat. Hal ini misalnya terkait dengan kepastian hukum, konsistensi regulasi, efisiensi perizinan, dan sebagainya.

“Ini sebenarnya juga sudah mulai dilakukan pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan lain-lain. Tapi memang masih banyak implementasi yang harus menjadi perhatian. Jadi, reformasi birokrasi bukan suatu hal yang baru bagi pemerintah Indonesia, tapi ini masih menjadi salah satu dasar untuk daya saing dan competitiveness,” kata Shinta.